Baca tanpa iklan
Melalui video yang diterima Tribunnews, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut.
Baca juga: Suharso Monoarfa Ternyata Sudah Ingin Mundur Sejak Lama Sebelum Diberhentikan PPP, Ini Alasannya
Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.
Menteri PPN/Bappenas ini mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum.
"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.
Dalam kesempatan itu, Suharso juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.
"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegas Suharso.
Suharso juga menegaskan, bahwa tidak ingin ada konflik di PPP jelang Pemilu 2024. Pasalnya, ia merasa semua kader PPP telah lelah terus dihantam konflik di internal partai.
"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi yang tidak mau konsolidasi minggir," kata Suharso.
"Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah ketua umum PPP," jelas Suharso.
Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan menggantikan Suharso Monoarfa dengan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.