Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi bicara soal upaya musyawarah dan prinsip saling menghargai satu sama lain saat menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal partai.
Dia berharap persoalan ini tidak sampai merembet ke dualisme kepengurusan PPP.
"Saya akan terus mendorong perbedaan-perbedaan ini bisa didudukkan bersama dan tidak berujung pada konflik yang semakin merusak konsolidasi partai apalagi sampai muncul dualisme kepengurusan," ujarnya dalam keteranganya, Selasa (6/9/2022).
Dikatakan Arwani, seharusnya Rapat Harian DPP dan Mukernas yang digelar pada akhir pekan lalu bisa menunggu kehadiran Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Diketahui, saat itu Suharso sedang berada di pesawat dari Paris menuju Jakarta seusai kunjungan kerja.
"Beliau mendengar adanya keinginan rapat itu via telepon dan WA dan minta ditunda satu hari, karena perjalanan membutuhkan waktu 17 jam," kata Arwani.
Arwani mengaku menerima informasi soal rapat tersebut secara mendadak.
Baca juga: Suharso Monoarfa Tolak Mukernas Serang: Saya Masih Ketua Umum PPP
Saat itu Arwani sedang melakukan kegiatan di Yogyakarta dan menyebut hal tersebut amat tidak lazim.
Arwani lalu membahas soal konflik dan dualisme kepengurusan sebelumnya
Ketika itu, konflik dan dualisme diakuinya menguras energi seluruh kader dan alat kelengkapan partai yang memberi dampak konkret terhadap perolehan suara dalam Pemilu 2019 lalu.
"Konflik sama sekali tidak memberi dampak positif bagi partai, tapi jelas merusak konsolidasi partai. Ingat bahwa 39 kursi turun menjadi 19 kursi di Pemilu 2019 adalah buah dari konflik selama 3 tahun dari 2014 sampai 2016," tegasnya.
"Kami yakin Bang Suharso dan Pak Mardiono merupakan senior partai yang cukup dewasa dalam menyelesaikan dinamika saat ini. InsyaAllah ada jalan keluar yang baik buat partai," pungkas Arwani.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Surharso pun menolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang memutuskan memberhentikan dirinya sebagai pimpinan partai berlambang Ka'bah itu.