Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal ikut menyoroti terkait dengan berbagai seruan aksi mogok kerja yang akan dilakukan sebagai bentuk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Seruan tersebut salah satunya digaungkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat melakukan orasi bersama serikat buruh di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022) kemarin.

Faisal merasa khawatir kondisi ekonomi terganggu jika memang buruh menegaskan akan mogok kerja, termasuk juga jika menggelar aksi yang anarkis.

Terlebih, dalam beberapa tahun ini kondisi perekonomian di Indonesia tumbuh lambat akibat diterjang pandemi Covid-19. 

"Saya tidak sepakat kalau demo ini sampai anarkis, sampai kemudian menghambat perekonomian semakin memperkeruh keadaannya," ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis (7/9/2022).

Baca juga: Rencana Demo Besar-besaran Protes Kenaikan Harga BBM, BIN: Demo Silakan Tapi Jangan Anarkis  

Faisal berpandangan, seruan aksi dari buruh sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan harga BBM memang sangat wajar dilakukan. 

Namun dia, mengingatkan akan adanya dampak yang harus dipertimbangkan.

Sebab kata dia, dampak pandemi terhadap ekonomi Pandemi covid-19 sebelumnya juga telah berpengaruh pada tatanan ekonomi semua negara.

Oleh karenanya, dirinya berharap agar seruan aksi yang digaungkan oleh Partai Buruh dan serikat buruh dalam aksi di depan Gedung DPR RI, tidak dilakukan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memberikan saran dalam masa penyesuaian ini kalau subsidi terhadap BBM dialihkan ke berbagai sektor yang lebih produktif.

"Dengan adanya penyesuaian, saya lebih sepakat subsidi BBM dialihkan ke sektor yang lebih produktif daripada dibakar di jalan raya," timpal Mamit.

Kendati demikian, dirinya tidak membeberkan secara detail sektor produktif yang dimaksud.

Terpenting kata dia, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah bisa tepat sasaran.