TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon tengah menjadi sorotan terkait ucapan kontroversialnya.

Hal ini merupakan imbas ucapan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan lebih-lebih ormas.

Ucapan Effendi Simbolon tersebut mau tak mau menuai respons dari sejumlah perwira TNI AD.

Bahkan politikus PDIP itu dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Terbaru, Effendi Simbolon meminta maaf dan menjelaskan maksud ucapannya tersebut.

Lalu, bagaimana duduk perkara pernyataan kontroversial Effendi Simbolon soal TNI?

Baca juga: Ini Alasan Dandim Cilegon Bersama Prajuritnya Buat Video Marah Kepada Effendi Simbolon

Rupanya, pernyataan kontroversial Effendi Simbolon disampaikan dalam rapat bersama di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Rapat tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, serta seluruh kepala staf angkatan, kecuali KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun tidak hadir dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Pertahanan.

Sementara itu, KSAD Jenderal Dudung diwakili Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Dikutip dari Kompas.com, semula Effendi Simbolon mengaku geram lantaran menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Baca juga: Beredar Video Pernyataan Jenderal Dudung Abdurachman Sebut-sebut Nama Effendi Simbolon

Ia menyoroti sosok yang tidak datang rapat. Padahal Jenderal Andika, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Effendi Simbolon pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad."

"Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi Simbolon.

Effendi Simbolon mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk KSAD Dudung.

Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar Senin malam.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Baca juga: Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD, Ketua Fraksi PDIP Sebut Hak Bicara Anggota DPR Dilindungi

Masih dalam rapat tersebut, Effendi Simbolon juga berseloroh ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI dengan KASAD adalah rahasia umum.

"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD."

"Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," ujar Effendi Simbolon.

Effendi Simbolon heran mengapa kedua pimpinan di TNI tersebut saling mempertahankan egonya masing-masing.

Ia lantas menyebutkan, tindakan Andika dan Dudung merusak tatanan hubungan di TNI.

"Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI," ucap dia.

Effendi Simbolon juga menyinggung soal anak KSAD Jenderal Dudung yang gagal lolos seleksi Akademi Militer (Akmil).

"Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung."

"Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu."

"Emangnya kenapa kalau anak KSAD?" kata Effendi Simbolon.

Effendi Simbolon menilai, semua petinggi di TNI harus tegas menyikapi isu dishamornisasi TNI tersebut.

Dilaporkan ke MKD

Setelah ucapan kontroversial Effendi Simbolon soal TNI seperti gerombolan, sejumlah kalangan bereaksi keras.

Adalah Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) yang melaporkan Effendi Simbolon ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Selasa (13/9/2022).

"Saya menerima berkas Bapak (Ketua Umum DPP GMPPK). Tanggal surat pengaduan 13 September 2022."

"Identitas teradu Dr Effendi Muara Sakti Simbolon, nomor anggota A-163 Dapil Jakarta III, Fraksi PDI Perjuangan," kata Wakil Ketua MKD, Nazarudin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung Minta Prajurit Berhenti Marah Karena Effendi Simbolon Sudah Minta Maaf

Nazaruddin mengatakan pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI.

Pernyataan tersebut diduga telah melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2.

"Serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara KASAD dengan Panglima TNI," ujar dia.

Dikecam Perwira TNI AD

Sementara itu, sejumlah komandan Kodim (Dandim), Danrem, hingga Pangdam di berbagai daerah mengkritik pernyataan kontroversial Effendi Simbolon.

Dandim 0402/Ogan Komering Ilir, Letkol Hendra Sahputra misalnya, yang mengecam apabila ada yang mengatakan TNI terpecah belah. 

"Saya selaku Dandim 0402/OKI sangat mengecam apabila ada oknum-oknum yang mengatakan TNI itu adalah gerombolan ormas ataupun terpecah belah," ujar Letkol Hendra Sahputra, Selasa (13/9/2022).

Dikatakan, saat ini seluruh lapisan TNI baik AD, AL, dan AU dan Panglima TNI hingga ke jajaran paling bawah tetap solid dan profesional.

"Saya justru mengatakan bahwa saat ini TNI sangat solid, profesional dan tidak ada namanya TNI adalah gerombolan ormas," ungkapnya.

Baca juga: Imbas Pernyataan TNI seperti Gerombolan, MKD DPR Bakal Panggil Effendi Simbolon Besok

Begitu juga dengan Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa yang ikut menyayangkan pernyataan Effendi Simbolon.

Panglima perang TNI AD untuk wilayah Papua ini menegaskan, tak ada sifat gerombolan dari TNI karena institusi militer seperti TNI merupakan organisasi yang menjiwai dan dijiwai rakyat.

"Terkait adanya komentar bahwa prajurit TNI adalah gerombolan ormas, bahwasanya prajurit Kodam XVII/Cenderawasih sejatinya punya satu komando."

"Yaitu azas komando dalam operasi penggunaan kekuatan kita loyal pada Bapak Panglima TNI," tegas Mustafa dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Senin (12/9/2022).

Jenderal bintang dua itu juga menyampaikan dalam hal pembinaan, prajurit loyal kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Ia menegaskan moril dan soliditas prajurit saat ini kuat dan tetap terjaga.

Baca juga: VIDEO Momen Legislator PDIP Effendi Simbolon Minta Maaf atas Ucapan TNI seperti Gerombolan

Effendi Simbolon Minta Maaf

Tak ingin ucapan kontroversial terus menjadi polemik, Effendi Simbolon akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada TNI.

"Saya dari lubuk hati yang paling dalam atas apa pun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti prajurit TNI, dari mulai tamtama, bintara, perwira, sesepuh yang tidak nyaman dengan perkataan yang mungkin tadi sudah ditekankan," ujar Effendi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

"Saya sendiri enggak ada maksud menyatakan sebagaimana yang sekarang bergulir."

"Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh prajurit baik yang bertugas dan sudah purna," sambungnya.

Ia juga meminta maaf kepada Panglima TNI, KSAD, dan KSAL, dan KSAU bila ada hal yang membuat mereka kurang nyaman.

"Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh prajurit baik yang bertugas maupun sudah purna," tutur Effendi.

Baca juga: Minta Maaf soal TNI Seperti Gerombolan, Effendi Jelaskan Kronologi saat Rapat dengan Panglima TNI

Lebih lanjut, Effendi menyatakan, ingin menegakkan mencintai TNI sesuai tupoksinya.

"Sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal mungin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri," ucapnya.

Effendi juga menjelaskan duduk perkara sampai ia melontarkan ucapan tersebut.

Saat itu, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kemhan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan.

"Pokok bahasan dalam raker adalah pembahasan anggaran RKL Tahun 2023 dan membahas isu-isu aktual," ujar Effendi.

Dalam kesempatan itu, Effendi Simbolon mengatakan pimpinan rapat menyampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tertera.

Namun, Effendi merasa ada beberapa hal yang ingin ditanyakan langsung kepada Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Sayangnya, Prabowo dan Dudung tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Kemudian, masuk ke isu-isu aktual. Di situ saya ingin bertanya kepada Panglima Jenderal Andika dan KSAD Jenderal Dudung."

"Seyogyanya ada Menhan di situ untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni," tuturnya.

Effendi Simbolon lantas mengungkapkan alasan dirinya menggunakan diksi 'disharmoni'.

Menurutnya, ada sesuatu yang terjadi antara Andika Perkasa dan Dudung yang menyangkut masalah harmonisasi terkait kepemimpinan di TNI secara keseluruhan dan TNI AD.

"Tapi pada kesempatan itu memang Pak KSAD tidak hadir. Dan oleh teman-teman itu ditanyakan, dikritisi, dan seterusnya," ujar Effendi.

"Poin saya bukan di hadirnya atau tidak hadirnya, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka," katanya lagi.

Effendi Simbolon curiga ada masalah kepatuhan di tubuh TNI dengan ketidakhadiran Dudung dalam rapat.

Namun, saat Effendi melontarkan diksi 'TNI seperti gerombolan dan ormas', di situlah ia menyadari suasana rapat menjadi tidak nyaman.

Ia menduga ada beberapa pihak yang tersinggung di dalam rapat.

"Mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar gerombolan dan ormas," ucapnya.

Padahal, kata Effendi, ia tidak bermaksud memberi stigma bahwa TNI seperti gerombolan atau ormas.

Ia menjelaskan maksudnya saat itu adalah TNI terlihat seperti ormas apabila tidak memiliki kepatuhan dan keharmonisan.

"Lebih kepada, 'kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan seperti ormas'," kata Effendi Simbolon.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Reza Deni) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya/Adhyasta Dirgantara)