TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kini memiliki kuda-kuda maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Kuda-kuda tersebut adalah Dewan Kolonel yang dibentuk sekumpulan kader PDI Perjuangan.

Baca juga: Daftar Nama yang Masuk dalam Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani di Pilpres 2024, Siapa Saja?

Dari kelompok tersebut, Puan Maharani kini bak putri raja yang memiliki kuda-kuda beserta prajurit hingga jenderal yang menyertainya.

Terungkapnya Dewan Kolonel disampaikan langsung oleh para pencetusnya. Salah satunya, anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan.

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.

"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Terbentuknya Dewan Kolonel membuat Puan Maharani kini memiliki dua tim.

Sebelumnya, Puan juga disebut memiliki tim advance yang bertugas mempersiapkan safari politiknya ke partai politik.

Baca juga: Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Disiapkan Jika Puan Ditunjuk Jadi Capres PDIP

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Bambang Pacul menyatakan, hal itu sudah umum dan merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.

"Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal, terutama untuk mencocokkan waktu, waktunya bisanya kapan," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Lantas, bagaimana dengan Dewan Kolonel? Berikut penjelasannya.

Diusulkan Johan Budi

Layaknya organisasi, pasti Dewan Kolonel memiliki pencetus atau pengusulnya.

Baca juga: Ternyata Ada, Johan Budi Cerita Pembentukan Dewan Kolonel Dukung Capres Puan Maharani

Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDI-P DPR, terang-terangan mengakui bahwa ia yang mengusulkan dibentuknya Dewan Kolonel.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu membeberkan kronologi terbentuknya Dewan Kolonel hingga unsur-unsur jabatan di dalamnya.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalulah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Beranggotakan 12 orang

Johan Budi menyebutkan, anggota Dewan Kolonel hingga kini berjumlah 12 orang.

Mulanya, anggota hanya berisikan enam orang, tetapi berkembang seiring waktu berjalan.

Baca juga: Soal Isu Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR untuk Pencapresan Puan, Said Abdullah: Itu Bercanda

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," ungkapnya.

Namun, Johan Budi tak memerinci enam anggota Dewan Kolonel yang lainnya.

Ia lantas menyebutkan bahwa Dewan Kolonel memiliki jenderal, yakni Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Pacul.

Restu Puan

Keseriusan Dewan Kolonel semakin terlihat usai pihak yang didukung, yaitu Puan Maharani, terang-terangan menyetujui terbentuknya kelompok tersebut.

Johan Budi mengaku, Puan Maharani sudah menyetujui terbentuknya Dewan Kolonel beserta anggota yang ikut di dalamnya.

"Terus dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju," kata Johan.

Johan Budi menjelaskan, berbagai persiapan juga telah dilakukan Dewan Kolonel dalam rangka mendukung Puan.

Baca juga: Tidak Diundang di Acara PDI Perjuangan di Semarang, Ganjar Pranowo Hanya Jawab Begini

Salah satunya membentuk posko yang akan digunakan sebagai tempat rapat dan berdiskusi para anggota Dewan Kolonel.

Namun, Johan Budi tak menginformasikan di mana letak posko yang dimaksud.

"Ada (posko), aku belum pernah ke sana, tapi sudah ada. Saya belum pernah ke situ, belum dipakai rapat juga. Ada sebulan yang lalu," tuturnya.

Mewangikan Puan

Sementara itu, sebelumnya Trimedya mengungkapkan tujuan dibentuknya Dewan Kolonel.

Ia mengutip pernyataan Bambang Pacul, di mana Dewan Kolonel layaknya sekelompok bertugas menaikkan citra Puan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mereka yang menjadi anggota kelompok dinilai perlu menjalankan tugas meningkatkan citra Puan Maharani, bahkan hingga ke daerah pemilihan (dapil).

Baca juga: Sebut Ganjar Memang Tak Diundang Acara PDIP Jateng yang Dihadiri Puan, Bambang Pacul Ungkap Alasan

"Semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan, setiap komisi kita lakukan di dapil juga," kata Trimedya.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," lanjutnya.

Anggota Komisi III DPR itu juga buka-bukaan soal tugasnya sebagai Koordinator Dewan Kolonel.

Trimedya mengatakan, tugas sebagai koordinator adalah berkaitan dengan hasil survei elektabilitas ataupun popularitas Puan Maharani.

"Saya hanya membuat bagaimana survei Mbak Puan naik terus," ujar Trimedya.

Tetap tunggu Megawati

Kendati demikian, Johan Budi menegaskan bahwa Dewan Kolonel tetap menghormati keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal pengusungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) untuk 2024.

Johan Budi menuturkan, untuk itu, Dewan Kolonel hanya bertugas menyiapkan Puan apabila kelak diusung Megawati sebagai capres.

"Pokoknya, Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila pada akhirnya Megawati tak menunjuk Puan Maharani sebagai capres, Dewan Kolonel pun tetap bersikap hormat.

Johan Budi menyatakan, Dewan Kolonel akan tegak lurus pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDI-P.

Siap bersaing melawan Ganjar Pranowo

Johan Budi menegaskan bahwa Dewan Kolonel tidak takut kalah bersaing dengan barisan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Bukan, bukan takut kalah. Soal kalah atau menang itu belakangan," kata Johan Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Johan Budi mengungkapkan, soal takut kalah atau tidak, hal tersebut menjadi urusan kedua baginya.

Namun, ia menyatakan bahwa hingga kini tetap solid menjadi pendukung Puan Maharani untuk pencapresan dari PDI-P.

"Saya pendukung Mbak Puan. Nah di situ oke, saya sebut dewan kolonel," ujarnya.

Johan Budi menuturkan, Dewan Kolonel memang dibentuk oleh sejumlah elit partai di DPR untuk mendukung Puan dalam menghadapi Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kendati demikian, Johan Budi mengungkapkan, Dewan Kolonel tetap tegak lurus pada keputusan akhir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: DPD Tanggapi Ketidakhadiran Gubernur Ganjar Pranowo di Acara Konsolidasi PDIP di Semarang

Artinya, jika Puan tidak terpilih untuk diusung, Dewan Kolonel tetap menghormati keputusan Megawati.

"Kita enggak melangkahi apa yang diputuskan oleh Ibu Mega, Megawati Soekarnoputri kan. Kita tunggu nanti. Tentu semua menyampaikan kalau apapun putusannya Bu Mega nanti, kita akan tegak lurus," kata anggota Komisi III DPR itu.

Sebagai informasi, selain Puan Maharani, Ganjar Pranowo juga identik memiliki barisan pendukung untuk maju dalam kontestasi politik tahun 2024.

Bahkan, sejumlah elite DPP PDI-P sempat menasihati Ganjar sendiri menyikapi fenomena barisan pendukung itu.

Saat itu, Ganjar diketahui menerima kaos bertuliskan Banteng Celeng ketika berkunjung ke rumah FX Hadi Rudyatmo pada November 2021.

Sejumlah kader PDI-P Solo berkumpul di rumah FX Rudy menggunakan baju dengan karikatur babi bertaring dan tulisan "BANTENG CELENG".

Baju itu juga turut diberikan kader PDI-P Solo untuk Ganjar Pranowo dan FX Rudy.

Menanggapi fenomena itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menyebut barisan pendukung Ganjar sebagai celeng.

Salah satu alasan Pacul memilih kata celeng karena deklarasi itu mendahului Megawati Soekarnoputri.

”Adagium di PDI-P itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” ujar Bambang Pacul.

Berita ini telah tayang di Kompas.com