News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilu 2024

Sekjen PDIP: Presiden Jokowi yang Jadi Sasaran Pak SBY

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi dan Mantan Presiden SBY

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut jadi sasaran kritikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait indikasi pemilihan umum (pemilu) 2024 bisa curang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela acara rapat koordinasi kepala daerah PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Karenanya, Hasto menegaskan itulah alasan mengapa pihaknya mengkritik pemerintahan era SBY.

"Karena Pak Presiden Jokowi lah yang menjadi sasaran dari Pak SBY," kata Hasto.

Baca juga: Sekjen PDIP Klaim 10 Pertanyaan Berikut Ini Tak Mampu Dijawab SBY dan Demokrat

Apalagi, kata dia, SBY menyampaikan kritik tersebut dalam forum resmi rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat.

"Sehingga kami memberikan berbagai bukti-bukti yang seharusnya itu juga dijawab dengan fakta-fakta," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.

Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.

"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip Tribunnews.com, Jumat (16/9/2022).

Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.

SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini