Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hari Prihatono membeberkan terkait perkembangan pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN).

Ia mengatakan sejumlah lahan di IKN masih dalam tahap pembebasan.

Khususnya, untuk lahan-lahan yang nantinya bakal dijadikan wilayah pengembangan, seperti lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

“Karena walaupun ASN-nya berpindah tapi harus dipikirkan jika mereka berkeluarga maka harus ada fasilitas pendidikan dan sebagainya,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘100 Hari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto: Pemberantasan Mafia Tanah dan Janji Reforma Agraria, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Kunjungi IKN, Menteri ATR Hadi Tjahjanto Pastikan Progres Penyusunan RDTR Sesuai Rencana

“Ini yang masih membutuhkan lahan-lahan yang cukup banyak. Sementara lahan-lahan itu masih dalam kawasan hutan dan sebagainya, yang itu juga masih dalam proses pelepasan oleh kementerian-kementerian terkait,” lanjut dia.

Di sisi lain, lahan untuk pembangunan prioritas seperti Istana Presiden hingga kementerian/lembaga strategis statusnya sudah rampung.

Baca juga: Temui Jokowi, Suharso Monoarfa Akui Bahas soal Kepengurusan PPP dan IKN: Saya Selesaikan Baik-baik

“Itu diprioritaskan, untuk saat ini statusnya clean and clear. Itu keseluruhan,” ujarnya.

Hari mengatakan tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN ini adalah menyediakan kebutuhan lahan secara kesulurhan, baik pembangunan struktur maupun infrastruktur.

Dengan kelebihan dan kekurangsn yang ada, Hari menilai masih banyak yang perlu dibenahi.

Selain persoalan lahan di IKN, Kementerian ATR/BPN juga punya agenda prioritas lainnya yang juga perlu diselesaikan.

“Tentu masih banyak PR ke depan, dari 100 hari yang sudah dicapai ini. Mafia tanah masih jadi PR besar. Kita enggak tahu persis jejaring laba-laba itu ada di mana aja,” katanya.