Bupati Jayapura Mathius Awoitauw melepas ribuan masyarakat adat untuk berpawai menuju Stadion Barnabas Youwe.

Tarian kolosal mewarnai sepanjang jalan menuju Stadion Barnabas Youwe.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak masyarakat adat dari Sulwesi Utara mengenakan pakaian adat Minahasa dan menari-nari sambil memegang Santi (senjata tajam seperti parang).

Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI akan resmi berlangsung di Stadion Barnabas Youwe Sentani (SBY), Kabupaten Jayapura, Senin (24/10/2022).

KMAN VI diperkirakan dihadiri 2.500-3.000 masyarakat adat nusantara dari seluruh Indonesia.

Hingga Minggu (23/10/2022), tercatat 1.300 peserta telah tiba di wilayah adat Tanah Tabi, Papua.

Mereka akan mengikuti kongres hingga 30 Oktober 2022 mendatang.

Baca juga: Jokowi Diharapkan Buka KMAN VI di Papua: Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat

KMAN VI tahun ini mengangkat tema “Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis.”

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi mengakui, faktor transportasi sangat berpengaruh sehingga perserta kongres tidak bisa datang bersamaan.

"Saya berharap mereka (peserta KMAN VI) bisa sampai (di Jayapura paling lambat) Senin dan Selasa, sehingga (peserta) bisa mencapai 2.500 sampai 3.000, dari seluruh nusantara," kata Rukka Sombolonggi saat jumpa pers di Sekretaris KMAN VI di Stadion Barnabas Youwe, Minggu (23/10/2022) sore.

KMAN VI ini juga akan dihadiri peserta dari luar negeri, di antaranya Sekjen Masyarakat Adat Malaysia, Kamboja, Nepal dan Filipina.

Salah satu poin penting dari kehadiran masyarakat adat nusantara ini kata Sekjen AMAN, selama pandemi Covid-19 dan krisis iklim ketahanan sebenarnya justru berada di tangan masyarakat adat.

Sebab mereka memiliki pengetahuan lokal dan ketahanan pangan tersendiri, dalam kearifan budaya lokal.

Menurut Rukkan Sombolonggi, KMAN ke VI ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Komnas HAM, KPU RI dan Menteri Politik Hukum dan HAM serta Menpora.