TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak hanya mobil taktis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) juga memerlukan moda transportasi lainnya seperti helikopter dan speed boat atau perahu motor untuk mempermudah peredaran logistik Pemilu 2024 mendatang.

Sebelumnya, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno pihaknya berencana untuk membeli mobil taktis Maung Pindad guna kelancaran logis di perhelatan Pemilu 2024 mendatang.  

Wacana ini dibenarkan oleh Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, ia bahkan menambahkan, tidak hanya mobil taktis, tapi helikopter dan perahu motor juga sangat dibutuhkan KPU untuk efektivitas peredaran logistik.

Namun di satu sisi, dengan anggaran yang terbatas KPU tentu mencari cara agar kebutuhan-kebutuhan moda transportasi ini tetap bisa terpenuhi. 

Selain memprioritaskan anggaran, KPU berencana untuk bekerja sama dengan pihak TNI Polri dalam hal ini. 

"Kita prioritaskan anggaran, butuh helikopter, juga membutuhkan biaya, dan speed boat buat pedalaman Kalimantan juga butuh. Itu kan kita bisa bekerja sama dengan TNI Polri. Kita efektifkan di situ," ujar Sudrajat kepada wartawan, Selasa (25/10/2022). 

"Barangkali untuk percepatan kita akan gandeng TNI dan Polri juga, yang punya armada, punya peralatan. Armada itu juga personel yang mampu dan tangguh untuk distribusi logistik," tambahnya.  

Perlunya banyak moda transportasi ini penting, lanjut Sudrajat, mengingat wilayah di Indonesia punya banyak medan yang harus ditempuh melalui jalur atau kendaraan khusus untuk bisa dicapai.

Pun KPU juga mencoba untuk terus memaksimalkan peredaran logistik terhadap wilayah terpencil, supaya dapat dijangkau tepat waktu. 

Baca juga: KPU Rencana Beli Mobil Taktis Untuk Mudahkan Peredaran Logistik Pemilu 2024

"Itu masih wacana, jadi sekarang KPU sedang lakukan rumusan-rumusan, bagaimana distribusi logistik, kendala-kendala bisa diatasi, termasuk target utama KPU itu kan soal distribusi logistik terutama medan-medan berat, terpencil, terjal, yang sulit dijangkau itu bisa tepat waktu juga," jelasnya.

Jika wacana ini nanti jadinya disepakati, Sudrajat mengatakan pihaknya akan memaksimalkan anggaran yang telah ada. Mengingat DPR RI telah menyepakati pagu anggaran KPU sebanyak Rp 15,9 triliun untuk tahun anggaran 2023.

"Kalau anggaran kita enggak mungkin minta tambahan anggaran lagi. Kita akan maksimalkan anggaran yanf ada, khususnya untuk distirbusi logistis akan efesien dan distribusi bisa sampai tepat waktu dan tepat jumlahnya, tidak ada kekurangan," Sudrajat menegaskan.