Menurutnya dalam hal ini, DPR sudah dan sedang terus menjalankan perannya untuk memastikan pengawasan dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah. Memang inilah yang perlu diperjuangkan oleh DPR.

"Tinggal bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan bantuan ini. Dan yang penting ialah bagaimana tingkat pengawasan yang dilakukan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan sampai tingkat lokal itu yang diperjuangkan," ujarnya.

Selain itu, tata pengelolaan data penerima BLT juga perlu dibuat. Semata-mata agar BLT tepat sasaran.

"Juga persoalan masalah penanganan pengelolaan data itu tadi dapat dibuat sebagaimana agar bisa dapat tepat sasaran dan akurat," ungkapnya.

DPR juga bisa turun ke bawah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait BLT. Hal ini agar masyarakat tidak bingung ketika ingin membelanjakannya.

"Edukasi jadi jangan sampai masyarakat terima dapat duit dia bingung juga orang kita dapat duit bingung paling gampang ke mall atau mulai belanja-belanja di warung kalau emang udah terlanjur kita belikan ini BLT," tuturnya.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Imbas Lonjakan Harga CPO, Bukan Kerugian Negara

Di sisi lain, pengamat ekonomi Joseph M J Renwarin mengatakan bahwa dampak dari kenaikan BBM ini ada dua, yakni dampak psikologis dan ekonomi.

"Ada dampak ekonomi, dampak psikologis. Itu pasti kalau dampak ekonomi ya sebenarnya karena kenaikan BBM udah lama digaungkan oleh pemerintah bahwa akan terlalu berat subsidi Rp 500 triliun," ujarnya saat dihubungi terpisah.

"Sangat wajar dampak psikologis meskipun kita udah tahu kalau tiba-tiba dibilang naik itu pasti shock meskipun sebenarnya kenaikan BBM bukan baru sekarang," lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa BBM merupakan alat produksi yang mempengaruhi ongkos produksi.

Hal inilah yang membuat harga komoditas naik. Akibatnya barang tak laku di pasar sehingga membuat perekonomian tidak bertumbuh. Yang paling terdampak kondisi ini pun ialah para pedagang kecil.

"Harga makin mahal ya barang nggak bakal laku di pasar. Karena nggak laku di pasar ya perekonomian nggak bertumbuh. Yang paling kena pedagang-pedagang kecil bukan industri manufaktur," ujarnya.

Terkait BLT ini, Joseph juga setuju jika DPR melakukan edukasi ke masyarakat terkait pengaturan pos pengeluaran. Dengan edukasi tersebut, masyarakat bisa menentukan pos-pos pengeluaran yang penting.

"Masyarakat perlu diedukasi. Peran DPR untuk mulai mengedukasi, mengajak mengatur ulang pos pengeluaran yang dititikberatkan kepada pos-pos yang merupakan kebutuhan pokok saja," ungkapnya.