TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan hingga kini partainya konsisten berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu merespons isu PKS ditawari posisi dua menteri di Kabinet Indonesia Maju dengan catatan menarik dukungan untuk Anies Baswedan pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan (oposisi)," kata Kholid saat dihubungi, Jumat (28/10/2022).

Kholid mengatakan keputusan partainya berada di luar pemerintahan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS.

"Hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi," ujarnya.

Ia menuturkan keputusan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan PKS.

"Keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus dan pimpinan," ungkapnya.

Sebelumnya, eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengaku mendapat informasi jika seorang pengusaha batubara ditugaskan memberikan dana besar kepada PKS agar keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.

Baca juga: Didorong PKS Maju Jadi Calon Wakil Presiden, Ahmad Heryawan Bakal Bertemu Anies Baswedan

"Dan kabar lain juga, bhw salah satu pengusaha batubara sudah "ditugaskan" memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis Said melalui akun Twitternya.

Cuitan itu dikutipnya dari akun @maspiyuaja. Pada akun itu dicantumkan link berita berjudul "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?".