Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai persoalan masih terus mendera bangsa ini. 

Upaya untuk keluar dari pandemi Covid-19 masih harus berhadapan dengan munculnya subvarian XBB yang mendorong kenaikan kasus harian. 

Belakangan merebak kasus gagal ginjal akut yang telah menelan ratusan korban.

Pemulihan ekonomi pun dibayang-bayangi ancaman resesi global dan dampak invasi Ukraina.

Melandainya berkah windfall komoditas memaksa pemerintah mengurangi anggaran subsidi, imbasnya BBM jenis Pertalite secara resmi dinaikkan harganya.

Di bidang penegakan hukum, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian merosot drastis. 

Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Kadiv Propam Ferdy Sambo dan anak buahnya serta tewasnya ratusan suporter Aremania di stadion Kanjuruhan mencoreng citra aparat hukum.

Tak pelak, sejumlah faktor tersebut turut mempengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan publik masih merasa puas, meskipun ada sedikit penurunan.

Dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya, tingkat kepuasan publik secara umum turun dari 79,3 persen (Maret 2022) menjadi 77,8 persen (Juni 2022), dan sekarang sebesar 74,6 persen. 

Tetapi di antaranya sebanyak 6,2 persen merasa sangat puas.

Baca juga: POTRET Iriana Jokowi Ajak Erina Gudono Nonton Konser Ari Lasso Bersama Kaesang Pangarep dan Kahiyang

“Dihadapkan pada persoalan global dan domestik, dari soal ekonomi, hukum, hingga kesehatan, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran pers di Jakarta pada Sabtu (29/10/2022).

Menurut Dendik, tingginya kepercayaan publik menjadi modal yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi periode kedua ini untuk menuntaskan program-program dan kebijakan hingga akhir masa jabatan.

“Menjelang tahun politik, diperkirakan unsur-unsur dalam pemerintahan akan lebih fokus untuk menyiapkan diri menuju gelaran pemilu,” Dendik mengingatkan. 

Jokowi harus bisa memastikan agar dinamika politik tidak mengganggu kinerja pemerintahan.

Gejolak inflasi yang didorong oleh kenaikan BBM bersubsidi berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik. 

Pada gilirannya berbagai isu akan mengarah pada kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan politik untuk meraih dukungan.

Tercatat sebanyak 22,3 persen publik masih merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi, di antaranya 2,0 persen sangat tidak puas. 

“Jika mampu dikelola dengan baik, tingkat kepuasan diharapkan tidak terus merosot dan terjaga tetap tinggi,” kata Dendik.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi.

Baca juga: PDIP Dorong Jokowi Benahi Dunia Pendidikan: Sehingga Tak Diwarnai Praktik Intoleransi

Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.