TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) Kabupaten Sumbawa Barat NTB melakukan audiensi kepada Komnas HAM Republik Indonesia pada Kamis (24/11/2022).

Audiensi terkait sejumlah tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu Newmont Nusa Tenggara).

Ketua AMANAT, Erry Satriyawan menyatakan banyak tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Di antaranya berupa kebijakan ketenagakerjaan (kecelakaan kerja, union busting, PHK sepihak, jam kerja, black list, alert list, dan pembatasan media sosial) serta tidak jelasnya program pemberdayaan masyarakat (PPM) dan pascatambang.

"Semua itu fakta, terjadi di perusahaan tambang milik perusahaan nasional yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak asasi rakyat lokal dan pekerjanya," kata Erry di Komnas HAM, Jakarta.

Menurutnya tindakan tak wajar PT Amman Mineral tak jarang menyebabkan karyawan terganggu psikologisnya karena jarang diizinkan untuk pulang ke rumah.

AMANAT meminta Komnas HAM untuk berbuat konkrit menyelamatkan nasib warga Sumbawa Barat.

Sebab menurut Erry hal ini merupakan peristiwa kejahatan terhadap tenaga kerja dan lingkungan. 

"Di Amman Mineral hari ini setiap tahunnya ada korban jiwa akibat kecelakaan kerja, belum lagi bicara tentang black list yang diberlakukan kepada eks karyawan sehingga mereka tidak bisa kerja lagi di batu hijau," ungkapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tambang Emas di Kotabaru Kalsel Longsor, Empat Penambang Dikabarkan Tewas

"Termasuk juga bicara tentang bagaiman hari ini mereka tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan kepada masyarakat terkait pemberdayaan, bahkan kami hitung dari 2017-2022 kewajiban mereka sekitar 400 miliar kalo dikurs rupiahkan."