Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis meminta Menkopolhukam Mahfud MD agar turut terlibat dalam perbaikan institusi Polri. Hal itu menyusul adanya kasus hukum yang menyeret beberapa nama perwira kepolisian.

Margarito menuturkan Mahfud MD diharapkan bisa menegakkan hukum dan mengembalikan marwah kepolisian. Apalagi, Mahfud kerap turut andil di dalam menangani kasus-kasus yang menjadi sorotan.

"Pak Mahfud kan Menkopolhukam. Dalam beberapa kasus, Pak Mahfud terlihat begitu progresif. Bagi saya itu menunjukkan sesuatu yang bagus untuk negara ini," kata Margarito kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).

Margarito mengharapkan Mahfud MD menunjukkan ketegasannya kepada publik seperti ketegasan terhadap kasus Ferdy Sambo. Dia juga diharapkan mampu tangani kasus dugaan tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Selain itu, adapula pemerasan korban pada kasus penipuan jam tangan Richard Mille yang menimpa Tony Sutrisno yang belakangan disorot oleh publik.

"Pak Mahfud sebagai menteri membantu presiden di bidang politik hukum dan keamanan, seperti yang sudah beliau lakukan dalam kasus Sambo, sekali lagi tepat kalau sikap yang sama ditunjukkan di kasus yang ini," jelasnya.

Baca juga: Hendra Kurniawan Punya Bukti Eks Kapolda Kaltim Terima Rp 5 Miliar dari Tambang Ilegal Ismail Bolong

Selain itu, Mahfud MD diharapkan bisa memberikan informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah hukum yang ada di institusi Polri. Harapannya, Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bisa leluasa mengusut kasus tersebut.

"Malah menurut saya, Pak Mahfud segera memberitahukan kasus itu kepada presiden dan meminta approval presiden. Dengan begitu, maka Pak Mahfud bisa leluasa bekerja mengimplementasikan kebijakan presiden," ungkapnya.

Menurut Margarito, kedua kasus ini merupakan perkara yang sangat serius. Sebab, pelanggaran hukum yang sudah terkuak ke permukaan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi polisi.

Ia mengharapkan agar Mahfud MD segera melapor dan meminta atensi Presiden Jokowi serta meyakinkan bahwa penyelesaian kasus ini sangat penting.

"(Mahfud) harus laporkan detail kasus yang sudah dia tahu. Ini ada kasus begini. Dan yakini bahwa Ini akan buruk buat pemerintahan kita. Saya berpendapat ini harus ada atensi dari Pak Presiden. Tentu saja sebagai pembantu (Menteri), Pak Mahfud berada di depan untuk mengimplementasikan sikap Presiden," jelasnya.

Lebih lanjut, Margarito menambahkan bahwa kasus tersebut tidak mungkin kasus ini diacuhkan oleh pemerintah. Sebab, kasus ini telah menjadi sorotan masyarakat Indonesia.

"Ini sudah beredar di mana-mana. Jadi Pak Mahfud hanya memastikan bahwa penegakan hukum itu bersih. Atau presiden mesti memberikan arahan apa kepada Pak Mahfud. Biarkan presiden yang menentukan," pungkasnya.