Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK -  Presiden Jokowi telah mengajukan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Surat Presiden (Surpres) terkait hal tersebut sudah disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

"Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan," ujar Presiden Jokowi di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (29/11/ 2022).

Kepala Negara mengungkapkan salah satu alasan pengajuan Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) adalah rotasi matra.

Seperti diketahui, sebelumnya jabatan Panglima TNI diisi oleh Jenderal Andika Perkasa yang berasal dari TNI Angkatan Darat dan sebelumnya lagi oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara.

"Satu yang kita ajukan satu (calon), KSAL yang sekarang karena memang kita rotasi matra," imbuhnya.

Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI sendiri telah disampaikan kepada DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (28/11/2022).

Selanjutnya Laksamana TNI Yudo Margono akan segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Baca juga: Laksamana Yudo Margono, Calon Tunggal Panglima TNI Kantongi Harta Rp 17 Miliar

Uji Kelayakan Besok

Rencananya  uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI akan digelar Rabu (30/11/2022) besok atau setelah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Sehingga rencananya Rabu kita akan uji kelayakan," kata anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Setelah itu, hasil uji kelayakan terhadap Yudo Margono akan dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

"Di rapat paripurna selesai dan dikembalikan ke presiden nama yang disepakati jadi Panglima TNI," ucapnya.

Legislator PDIP itu memprediksi, akan ada lima topik yang akan menjadi fokus dalam uji kelayakan terhadap Yudo. 

Pertama, terkait netralitas prajurit TNI jelang pemilu dan pilpres 2024.

Kedua, peningkatan kedisiplinan prajurit. Ketiga, pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan profesionalitas prajurit.

Keempat, terkait kelanjutan renstra minimum essential force (MEF), dan kelima mengenai kesejahteraan prajurit.

"Kira-kira lima item itulah yang digali," tandasnya.