Kendala lain yang kerap dihadapi adalah saat dr Baety bertugas di luar kota atau daerah pinggiran, salah satu kabupaten dengan wilayah cukup luas. 

Pernah pada satu kasus, waktu yang dibutuhkan ke kediaman korban menghabiskan waktu hingga tiga jam ditambah dengan keterbatasan akses. 

Setelah ada janji, dan ditunggu seharian penyintas tidak datang. Ditambah akses sinyal yang susah membuat penyintas tidak dapat dihubungi untuk menanyakan kabar.

Sehingga menurut dr Baety mungkin perlu ditambah adanya layanan operasional dinas. Ia mengingatkan kalau korban yang berada jauh dari fasilitas kesehatan perlu mendapatkan pengawalan yang ketat.

“Apa lagi kalau korbannya anak ya, semuanya kan bergantung dari keluarganya. Akan lebih bagus lagi kalau dinas itu dibekali dengan dukungan operasional untuk melakukan penjemputan,. Kadang-kadang saking jauhnya, biasanya habis diperiksa di rumah sakit, dia dilanjut pemeriksaan di kepolisian,” urai dr Baety

Selain itu, menurut dr Baety, ketersediaan rumah aman atau singgah menjadi sangat penting. Terutama jika fasilitas kesehatan jauh dari kediaman penyintas. 

Pendamping korban dari Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dr Teza memaparkan permasalahan yang dialami penyintas lain sebelum mengunjungi pihaknya. 

Situasi yang paling sering dihadapi adalah ketidakpahaman masyarakat dan stigma soal alat kontrasepsi darurat. 

“Jadi banyak orang tidak tahu apa sih kontrasepsi darurat. Kapan dipakainya, oh ternyata kontrasepsi darurat itu yang benar seperti ini loh. Mereka sebenarnya tidak terinformasikan terkait kontrasepsi darurat tersebut,” papar dr Teza.  

Di sisi lain, berdasarkan pada pengalaman pasien, masih ditemukan anggapan bahwa kontrasepsi darurat ini bertujuan untuk mengugurkan kehamilan. 

Padahal, kata dr Teza kontrasepsi darurat sendiri tidak berfungsi mengugurkan kandungan, namun mencegah terjadinya kehamilan. 

Ini bisa dilihat dari cara kerja alat kontrasepsi darurat berbeda jauh dari obat penggugur kandungan.

“Kalau obat penggugur kandungan kan dalam kondisi kita sudah hamil baru meminum obat-obatan. Beda dengan kontrasepsi darurat, sebelum konsepsi sudah dicegah, begitu,”paparnya.

Selain itu, lewat pasiennya, dr Teza menyebutkan jika masih ada yang merasa kesulitan mengakses layanan alat kontrasepsi darurat. 

Situasi ini umumnya terjadi karena ketidaktahuan para tenaga kesehatan terkait layanan alat kontrasepsi darurat. 

Selama ini yang diketahui hanyalah alat kontrasepsi biasa berupa pil yang diminum secara berkala, suntik, dan spiral. 

Stigma dan kurangnya edukasi dari masyarakat serta tenaga kesehatan tentu dapat memperlama proses pelayanan alat kontrasepsi darurat ini. 

Padahal, peranan waktu sangat efektif dalam memengaruhi efektifitas obat tersebut. 

Hambatan Akses Layanan Kontrasepsi Darurat Pengaruhi Periode Emas 72 Jam

Rumitnya administrasi dan ketersediaan obat yang tidak selalu ada tentu harus menjadi perhatian serius bagi layanan alat kontrasepsi darurat untuk korban seksual. 

Pasalnya, di dalam alat kontrasepsi darurat ini, terdapat istilah ‘periode emas’. 

Korban mesti mendapatkan layanan ini dalam waktu 72 jam, yang mana dalam waktu ini terhitung penting atau krusial. 

Sebelumnya dr Baety sempat menjelaskan kalau korban tidak mendapatkan layanan kontrasepsi darurat dalam waktu kurang 72 jam, maka risiko terjadinya kehamilan tidak diinginkan akan jauh lebih besar.

Hal ini senada dengan Direktur Yayasan Insiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS), dr Marcia Soumakil, MPH. 

Menurutnya, periode emas atau kurang 72 jam ini sebenarnya cukup untuk mencegah kehamilan, apa bila terjadi kekerasan seksual yang berujung pada penetrasi. 

“Di mana kurang dari 72 jam korban bisa langsung diberikan akses kontrasepsi darurat. Dan ini sebenarnya ada dalam pedoman nasional, layanan dan rujukan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan,” papar Marcia. 

Namun melihat situasi di atas, bisa jadi korban akan mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan. 

Padahal, alat kontrasepsi darurat terhitung sangat penting bagi penyintas kekerasan seksual. 

“Sangat penting karena kekerasan seksual dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kita bisa mencegah agar penyintas yang sudah trauma fisik dan psikis, agar tidak terjadi kehamilan tidak diinginkan,” tegas dr Teza.

Selain itu menurutnya penting untuk mencegah karena ada risiko saat mereka hamil tertular penyakit menular seperti HIV. 

Belum lagi jika korban masih berusia anak-anak atau remaja, jika tidak dicegah bisa menimbulkan kehamilan yang berisiko. 

Mereka yang baru berusia anak atau remaja tentu saja belum siap untuk meneruskan kehamilan dan mengasuh anak. 

Di sisi lain keduanya belum memiliki kesiapan secara psikis dan fisik, alat reproduksi pun belum sempurna betul. 

Penggunaan alat kontrasepsi darurat pun kata dr Teza perlu adanya pengawasan dari dokter dan tidak bisa digunakan secara sembarangan. 

Obat kontrasepsi darurat tidak boleh dijadikan sebagai kontrasepsi utama dan digunakan berulang dalam waktu berdekatan.

Alat kontrasepsi darurat yang dipakai secara berulang kali, dapat menurunkan efektifitasnya.

Kurang efektif, sehingga pemakaian disarankan ketika dalam keadaan darurat saja. 

Risiko efek samping lain dari kontrasepsi darurat dapat membuat siklus menstruasi tidak teratur, hingga keguguran dan kehamilan etopik. 

Namun oleh dr Teza dikatakan jika secara umum pemakaian kontrasepsi darurat masih terbilang aman dan hanya menimbulkan efek samping yang tidak terlalu berat. 

Misalnya seperti sakit kepala, sakit perut, atau perubahan siklus menstruasi.

“Jadi sebenarnya pil kontrasepsi darurat ini hanya digunakan pada kondisi tertentu dan bersifat darurat,” pungkasnya. (*)