TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafaqih, meminta pemerintah merespons serius rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) soal kasus gagal ginjal akut pada anak.

Dia mengatakan, masyarakat masih takut memberikan obat sirup pada anak yang diduga menjadi pemicu penyakit tersebut.

"Jika pemerintah lambat, masyarakat yang akan menjadi korban karena mereka tidak percaya pada obat-obatan yang beredar,” ujar Abdul kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Politisi PAN itu menyebut banyak anak yang sulit mencerna obat berbentuk tablet atau bubuk.

Sehingga, tanpa langkah pasti dari pemerintah, orang tua bakal kerepotan menyembuhkan penyakit anaknya.

Dia pun membandingkan bagaimana pemerintah tanggap Tragedi Kanjuruhan, padahal dua persoalan itu sama-sama merenggut ratusan nyawa.

"Tragedi Kanjuruhan pemerintah begitu cepat mengatasi, itu kami apresiasi. Tapi mana hasil penanganan pemerintah atas tragedi gagal ginjal ini?” kata Abdul.

Maka itu, dia meminta pemerintah segera bertindak karena dampak gagal ginjal juga dirasakan semua pihak, termasuk korban yang mengalami perawatan.

“Jangan hanya berpikir pada korban meninggal 202 anak, yang sekarang selamat ini juga mengalami efek samping, bahkan ada yang harus cuci darah,” ujar Abdul.

“Bayangkan ini terjadi pada anak-anak, yang kelak mereka akan remaja dan tumbuh dewasa dengan penyakit gagal ginjal, bagaimana harapan masa depan mereka?” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKN Rizal E Halim menyampaikan hasil RDP dengan Komisi VI pada 3 November 2022, BKPN mendapat instruksi memberi perhatian serius terhadap kasus GGAPA yang menimpa anak-anak. 

"Hasil RDP itu memberikan instruksi kepada BPKN untuk membuka posko pengaduan serta membentuk tim untuk menyelidiki persoalan lonjakan GGAPA," katanya.

Adapun beberapa fakta terbaru mengenai kasus GGAPA pada anak di antaranya, Pertama, tim pencari fakta kasus GGAPA menemukan adanya ketidakharmonisan komunikasi dan koordinasi antar-instansi di sektor kesehatan dan kefarmasian dalam penanganan lonjakan kasus GGAPA.

Baca juga: Bareskrim Sudah Periksa 3 Staf dan Pejabat BPOM Terkait Kasus Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal Akut

"Sehingga di 2 minggu pertama di bulan oktober terjadi kesimpangsiuran, dan terjadi kegamangan di ruang publik,” kata Rizal.