Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak membuat pemilihan umum menjadi menakutkan.
Meski menjadi lembaga yang disegani, Jokowi tak ingin Bawaslu membuat peserta Pemilu jadi takut untuk melakukan sosialisasi.
"Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu. Tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat waswas pemilu," kaa Jokowi dalam sambutannya Konsolidasi Nasional Bawaslu untuk Pemilu 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
Jokowi lalu bercerita pengalamannya saat menjadi peserta Pilpres dan Pilgub DKI.
Saat itu, Jokowi sempat grogi dan takut ketika hendak dipanggil Bawaslu DKI Jakarta.
Baca juga: Temui Menteri Agama Yaqut, Bawaslu RI Bahas Larangan Sarana Ibadah Jadi Tempat Kampanye
"Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga menekankan, koridor hukum harus selalu jadi pegangan Bawaslu.
Baca juga: Bawaslu Harap Data IKP 2024 Bisa Bantu Cegah Konflik dan Pelanggaran Pemilu
"Merespons pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak," kata Jokowi.
Jokowi Sebut Posisi Sentral Pengawas Pemilu
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Jokowi mengatakan pengawasan Pemilu menempati posisi sentral untuk membangun pesta demokrasi yang berkualitas, serta membuat hasil Pemilu dipercaya masyarakat.
"Pengawasan pemilu, menempati posisi yg sangat sentral untuk membangun pemilu yg berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat kita," kata Jokowi.
Terlebih kata Jokowi, pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 jadi ajang terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia dan bisa jadi yang terbesar di dunia.
Baca juga: Respons KPU Sikapi Langkah Partai Ummat Layangkan Gugatan ke Bawaslu: Kami Siap Beri Penjelasan
Mengingat pelaksanaan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah dilangsungkan secara serentak pada tahun yang sama.