Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram banyaknya aset negara yang menganggur.

Ia mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif kepada para menteri dan kepala lembaga negara.

Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut antara lain izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Oleh karena itu, Presiden telah memerintahkan Menteri Investasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi tersebut jika tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM, sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif, aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita," kata Presiden dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 yang digelar di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, pada Rabu, (21/12/ 2022).

Demikian halnya dengan aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, tidak pula disewakan. Juga peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk digudang. Presiden meminta hal-hal tersebut segera dihentikan.

"Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif dimulai hal-hal yang seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap," kata Presiden.

Baca juga: Guyon Jokowi ke Menterinya: Yang Sulit Diberikan ke Saya, yang Enak Saya Tak Pernah Diajak

Terkait kemampuan domestik juga, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi. Pemerintah secara bertahap akan menghentikan ekspor minerba.

“Stop export bahan-bahan Minerba kita, stop. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, ndak tapi satu persatu harus. Nikel sudah rampung sehingga nilai tambah melompat. Kalau dulu ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan 1,1. Ini tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar USD,” ujarnya.