Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menepis anggapan bahwa kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton dilakukan terburu-buru dan tanpa perencanaan, yakni tidak adanya penyesuaian antara data valid produksi dengan proyeksi kebutuhan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bustanul Arifin menegaskan, pemerintah dalam mengambil kebijakan impor beras sudah melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait.

Bustanul menyampaikan, kebijakan impor beras dilakukan hanya oleh Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan beras tersebut, lanjut dia, memiliki peran penting dalam program pemerintah. Seperti penyaluran beras untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah lainnya.

“Impor yang dilakukan sangat terbatas baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah hanya satu koma tujuh persen dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba, dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah,” kata Bustanul Arifin, dikutip dari siaran pers KSP,  Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Moeldoko Bantah Proyek Lumbung Pangan di Kalimantan Gagal

“Impor beras ini juga tidak mengganggu status swasembada beras, karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO,” imbuhnya.

Bustanul mengungkapkan, sebenarnya produksi beras tahun ini menginidikasikan adanya surplus. Berdasar data BPS, sebut dia, surplus mencapai 1,7 juta ton. Hanya saja, saat ini keberadaan stok beras 68 persen berada di rumah tangga, sehingga tidak bisa dibeli oleh pemerintan sebagai tambahan cadangan.

Selain itu, sambung Bustanul, Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah, yakni Rp 8.300 per kilogram.

“Untuk itulah mengapa penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus,” terangnya.

Sebagai Informasi, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 200 ribu ton beras akan masuk pada Desember 2022, dan sisanya sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba pada awal 2023.

Impor 2023 akan dilakukan sebelum Maret, sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023.