TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo merespon hasil survei lembaga Charta Politika yang menyebutkan mayoritas responden sepakat jika perombakan kabinet Indonesia Maju dilakukan lagi.

Meskipun hanya menjawab singkat, Jokowi mengatakan reshuffle bukan tak mungkin akan terjadi.

"Mungkin," ujar Jokowi kepada awak media usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).

Namun, Presiden Jokowi tak menyebutkan kapan reshuffle akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” lanjutnya.

Seperti diberitakan, hasil survei Charta Politika menunjukan sebagian besar responden setuju dilakukan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju.

Hasil tersebut, berdasarkan survei Charta Politika yang dilakukan pada 8-16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto, dikutip dari kanal YouTUbe, Kamis (22/12/2022).

Lantas, Yunarto menyebut, faktor kepercayaan terhadap sosok presiden dan wakil presiden menjadi faktor yang lebih mempunyai peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas."

"Tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap, hasil survei dari lembaganya itu, dapat menjadi catatan penting bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy."

"Memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ucap Yunarto.

Apalagi, kata Yunarto, menjelang Pemilu 2024, sejumlah menteri tampak fokus untuk mempersiapkan kontestasi tersebut.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jika Jokowi Reshuffle Kabinet

"Bahkan ada menteri dari parpol yang kecendurungan porsi politiknya agak berbeda."

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan atau Presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," ungkapnya.

PDIP minta Mentan dan Menteri KLHK dievaluasi

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta dua menteri kabinet Indonesia Maju untuk dievaluasi.

Djarot mengatakan dengan adanya kocok ulang ini, Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya.

Apalagi mengingat beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran. 

Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.

Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.  

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada awak media ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022). 

Atas hal tersebut, bertepatan dengan sinyal Jokowi terkait kocok ulang Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Jokowi Sebut Reshuffle Kabinet Mungkin Dilakukan

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.

Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tegasnya.

Komentar pengamat

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai menteri dari Partai NasDem berpeluang direshuffle.

Menurut Dedi, menteri dari Partai NasDem memiliki peluang dicopot ketika melihat dinamika politik terutama setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Jika melihat situasi politik, bukan tidak mungkin reshuffle menyasar kader NasDem mengingat Jokowi banyak tunjukkan ketidaksukaan pada NasDem pasca deklarasikan Anies," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat (23/12/2022).

Dedi menganggap secara politik menteri dari Partai NasDem berpeluang dicopot, namun di sisi lain sebetulnya banyak yang layak diganti.

"Secara politik NasDem berpeluang, tetapi dari sisi kinerja menteri yang lain pun banyak yang layak diganti," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini beberapa menteri yang dianggap tidak perform seperti Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menpora Zainudin Amali, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Jokowi memang punya hak lakukan bongkar pasang kabinet, saat ini ada beberapa kementerian yang memang tidak perform, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, Menpora hingga Menaker," imbuhnya.

Respon NasDem

Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons pernyataan PDIP agar dua menteri dari NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi di tengah wacana reshuffle.

Hermawi menegaskan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle, bukan partai politik (Parpol) tertentu.

"Kan yang punya hak prerogatif itu presiden, bukan partai tertentu. Jadi saya enggak mau komen soal partai," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Hermawi menuturkan NasDem meyakini Presiden Jokowi tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Kita yakin presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kalau kami sudah terbiasa ngurusin menteri dari partai sendiri, enggak ngurusin menteri dari partai lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan pihaknya menghormati apapun keputusan Jokowi termasuk reshuffle.

"Reshuffle kan emang hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945, yang bisa digunakan oleh presiden sesuai hasil evaluasinya. Jadi ya semua pihak termasuk NasDem harus menghormati konstitusi," ungkap Hermawi.