Untuk menghindari hal seperti itu, kata Raihan, Cipayung Plus membentuk Rumah Kebangsaan Untuk Semua Indonesia. 

"Kajian-kajian kami di HMI menghasilkan bahwa agama cukup menjadi pegangan dalam menjalankan hidup," katanya.

Karena itu, Ketum HMI ini mengajak untuk senantiasa menggemakan identitas Indonesia, bukan hanya menonjolkan agama dan etnis.

Sementara, Ketua Umum GMKI Jefri Gultom menyoroti bahwa Politik Identitas pada Pemilu 2014-2019 indentitas agama cenderung dipertontonkan dengan sangat vulgar. Hal ini tidak boleh terulang kembali di Pemilu 2024. 

“Kalau dalam konteks di daerah mungkin masih oke-oke saja. Tapi kalau bicara dalam konteks kebangsaan, harusnya tidak boleh, sebab founding fathers kita sudah sepakat dengan keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang hebat, yang telah menunjukkan karakter dan kualitas kebangsaan di akar rumput ya seperti Bang Ara dan Bang Mindo yang bisa terpilih dari dapil yang 90 persen muslim,” ucapnya.

Baca juga: Djarot PDIP: Politik Identitas Itu Jahat, Mari Kita Hindari

Jefri Gultom yang akhir November lalu terpilih kembali di Kongres GMKI di Toraja untuk periode kedua, mengingatkan yang harus ditonjolkan adalah kebersamaan. 

“Kalau kita bicara kebangsaan kita harus bergerak bersama turun ke daerah dan mencontohkan kebersamaan,” ujarnya.

Ketum KMHDI I Putu Yoga Saputra  berpandangan terkait antisapasi politik identitas, yang mulai isu trend akhir-akhir ini menggunakan metoda kampanye paling murah adalah manaikkan isu agama. Isu ini gampang cari perhatian, kita masyarakat beragama.

Bagi Yoga dampak politik identitas besar yakni terjadi perpecahan dan polarisasi.  Meski elit berdamai namun di bawah masih terpolarisasi. Ini salah satu  akibat kurangnya pendidikan politik di masyarakat.

“Saya belum melihat partai melakukan pendidikan politik masyarakat masih terbatas kader. Ini  masalah  harus di atasi. Akibatnya politik identitas kurangnya menawarkan ide dan  gagasan. Iklim dan siklus politik kita hanya perseteruan kelompok  identitas dan bukan menawarkan gagasan,” ucapnya.

Tidak berbeda jauh, Ilham Nurhidayatullah Ketum Himapersis mengungkapkan sudah menjadi komitmen bersama yang sudah sepakati berdirinya bangsa, dengan adanya Pancasila dan UUD.  

Di era sekarang Pancasila sebagai filosofi bernegara dan peraturannya, implementasi Pancasila menjadi amalan rutin sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, menjaga kesatuan dan persatuan.

“Kalau untuk menyangkut kepentingan bangsa, yang diutamakan politik kebangsaan. Dimana kepentingan satu bangsa menjadi yang utama. Artinya  dengan gotong royong  dan bahu membahu memajukan Indonesia ke depan, maka  semua ikut maju dan sejahtera," ujarnya.

"Tidak bisa membangun negara ini  hanya dengan satu identitas tetapi semua identitas. Kalau bangsa dan negara maju dan sejahtera, maka agama juga sudah termasuk di dalamnya," lanjutnya.