Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas mengatakan sejauh ini siapa sosok yang akan mengisi jabatan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL masih belum diketahui.

Presiden Joko Widodo, menurutnya masih mempertimbangkan siapa perwira tinggi bintang tiga TNI AL yang akan menduduki posisi tersebut.

Namun demikian, berdasarkan catatannya peristiwa rangkap jabatan Panglima TNI-Kepala Staf Angkatan sebagaimana yang dialami Laksamana TNI Yudo Margono saat ini, kata dia, bukanlah hal yang baru di era Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut, kata dia, terjadi saat pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI pada 8 Desember 2017.

Tercatat, kata dia, Hadi merangkap jabatan KSAU hingga 17 Januari 2018 saat Presiden Jokowi melantik Marsekal Yuyu Sutisna sebagai KSAU baru pada tanggal tersebut.

"Dengan kata lain, Hadi melakukan rangkap jabatan selama 40 hari," kata Anton saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono Harapkan KSAL Pengganti Segera Ditunjuk

Selain itu, kata dia, Jenderal Gatot Nurmantyo juga tercatat pernah melakukan rangkap jabatan posisi Panglima TNI-KSAD selama 7 hari.

Gatot yang dilantik sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015, kata dia, baru menyerahkan jabatan KSAD kepada Jenderal Mulyono pada 15 Juli 2015.

"Sekalipun ini bukan hal pertama yang dilakukan Jokowi, rangkap jabatan posisi strategis bukanlah hal baik bagi organisasi, termasuk institusi militer," kata Anton.

Pergantian kepala staf, kata Anton, jelas sepenuhnya merupakan prerogatif Presiden.

Oleh karena itu, menurutnya sudah semestinya Presiden Joko Widodo memprioritaskan seleksi calon kepala staf bersamaan dengan proses pengajuan nama Panglima TNI ke DPR.

"Dengan demikian, pergantian kepala staf dapat dilakukan bersamaan dengan pelantikan Panglima TNI yang baru," sambung Anton.

Jika melihat pada data yang ada, kata Anton rangkap jabatan Panglima TNI dengan posisi sebelumnya bukan hal baru dalam konteks era reformasi.

Dari 9 kali pengangkatan Panglima TNI di era reformasi, kata Anton, rangkap jabatan pernah terjadi sebanyak 2 kali (22 persen).

Sedangkan pelantikan kepala staf bersamaan hari dengan pelantikan Panglima TNI terjadi sebanyak 6 kali (67%) dan pelantikan kepala staf mendahului pelantikan Panglima TNI sebanyak 1 kali (11%).

"Peristiwa pelantikan kepala staf mendahului pengangkatan Panglima TNI terjadi saat Jenderal Ryamizard Ryacudu dilantik Presiden Megawati sebagai KSAD pada 4 Juni 2002," kata Anton.

"Sementara, pendahulunya, Jenderal Endriartono Sutarto baru dilantik sebagai Panglima TNI pada 7 Juni 2002, walaupun DPR telah menyetujui pengangkatan Endriartono pada 28 Mei 2002," sambung dia.