News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kaleidoskop 2022

Catatan Akhir Tahun 2022, Ini 7 Sikap Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta Terkait Persoalan Bangsa

Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta (HMI, IMM, HIMA PERSIS, KMHDI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan PMII) di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta, yang terdiri dari gerakan mahasiswa yaitu: HMI, IMM, HIMA PERSIS, KMHDI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan PMII, merefleksikan dan mengevaluasi kondisi bangsa Indonesia selama tahun 2022.

Ketua Umum Pimpinan Wilayah Hima Persis DKI Jakarta Musthafa Bayyin menerangkan, hal tersebut demi menjalankan peran dan fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan social control.

"Dari aspek ekonomi, ancaman resesi global 2023 menerjang Indonesia. Keadaan ini dapat kita lihat nyata dengan adanya berbagai resiko yang muncul kepermukaan," tuturnya di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Di antaranya laju inflasi tinggi, fenomena strong dollar, krisis pangan hingga perang yang jauh dari kata 'damai' menjadi alarm bagi Indonesia untuk bersiap menghadapi krisis ekonomi.

"Tingginya angka inflasi yang mecapai 5,42 persen (yoy) diantaranya disebabkan oleh krisis pangan yang terjadi dan kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM," katanya.

Skor Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022. Nilai ini menempatkan Indonesia berada dalam peringkat 63 dari 113 negara.

Dia menilai, ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, serta berkelanjutan dan adaptasi pangan di Indonesia masih sangat lemah.

Selain itu, hal yang lain yang perlu jadi perhatian adalah pernyataan dan data yang digunakan oleh para menteri sering kali berbeda.

"Contohnya mengenai data surplus beras yang disebutkan Menteri Pertanian sebesar 7 juta ton bertentangan dengan peryataan dari Menteri Perdagangan dan Direktur Utama Perum Bulog," ujar dia.

"Setelah diverifikasi ulang ternyata stok cadangan beras pemerintah (CBP) berada di bawah batas aman 1,2 juta ton dan pemerintah memutuskan untuk melakukan impor," imbuhnya.

Dari aspek sosial, ketimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat semakin luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2022: 5 Kasus Hukum di Lingkungan TNI yang Gegerkan Publik

"Sedangkan berbagai media mengekspos kekayaan para pejabat publik yang sangat luar biasa," katanya.

Dari aspek politik, ditunjuknya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menggantikan Gubernur Anies Baswedan menuai banyak pro-kontra. Baru menjabat beberapa bulan namun PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dinilai telah menuai berbagai kontoversial.

"Di antaranya, anggaran APBD DKI Jakarta yang dinilai tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat, banyaknya kebijakan Anies Baswedan yang dihapuskan tanpa alasan yang jelas, banyaknya pejabat pemprov DKI Jakarta yang diganti," tambahnya.

Memasuki tahun-tahun politik mendekati Pemilu 2024, kata dia,. Presiden RI harus menunjukan sikap netral dan tidak berpihak untuk menjaga demokrasi dapat terus berjalan baik dan sesuai dengan undang-undang.

"KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana dan pengawas pemilu harus juga netral dan profesional dalam menjalankan pemilu agar tragedi banyaknya panitia pemilu yang meninggal tidak terulang kembali," katanya.

Dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), kasus Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan 132 orang meninggal dan 622 orang mengalami luka-luka menjadikan ini kasus yang sangat memilukan bagi bangsa Indonesia.

Kelalaian pihak kepolisian dan panitia penyelenggara disinyalir menjadi penyebab kasus ini. Selain itu, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret pejabat POLRI menjadi polemik yang sangat krusial.

"Maka setelah kami merefleksikan dan mengevaluasi berbagai keadaan yang terjadi selama 2022, kami Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta menuntut dengan 7 (Sapta) Tuntutan Perjuangan," kata dia.

Berikut tujuh sikap atas hasil refleksi akhir tahun dari Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta tersebut:

1. Mendesak BPK Mengaudit sumber kekayaan Pejabat Pemprov DKI Jakarta

2. Mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta, untuk mengutamakan substansi ketimbang eksistensi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di ibukota

3. Mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bersikap netral dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2024

4. Menuntut KPU dan Bawaslu menjaga netralitas dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024

5. Menuntut Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membenahi kondisi internal instistusi kepolisian

6. Menuntut Para Mentri Kabinet Indonesia Maju untuk fokus bekerja sampai akhir periode

7. Mendesak Presiden RI Joko Widodo mengungkap kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan

Caption: Kelompok Cipayung Plus DKI Jakarta (HMI, IMM, HIMA PERSIS, KMHDI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan PMII) di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini