TRIBUNNEWS.COM - Politik identitas adalah kecenderungan orang-orang dari latar belakang tertentu untuk membentuk aliansi politik.
Mereka menggunakan identitas tertentu seperti suku dan agama sebagai landasan berpolitik.
Misalnya, seorang politisi dari Sumatera akan meyakinkan orang-orang yang juga berasal dari Sumatera untuk memilihnya, karena asosiasi dari identitas yang sama.
Politik identitas dapat dimaknai sebagai strategi politik yang fokus pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya.
Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, seperti dikutip dari laman Perpustakaan Kemendagri.
Tak hanya itu, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik, dan pertentangan etnik dalam kehidupan.
Baca juga: Saiful Mujani: Politik Identitas di Indonesia Soal Agama Bukan Etnik
Bahaya Politik Identitas
Politik identitas dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan politik suatu negara.
Berikut ini beberapa bahaya politik identitas bagi negara demokratis.
Memunculkan gerakan separatis
Dalam arti luas, politik identitas juga mencakup nasionalisme atau gerakan separatis di negara dan wilayah tertentu, dikutip dari Britannica.
Misalnya di Amerika Serikat, kelompok yang terkait dengan politik identitas antara lain orang Afrika-Amerika, penduduk asli Amerika, Hispanik Amerika, Asia-Amerika, Arab-Amerika , Muslim, Yahudi, dan feminis.
Politik identitas terkait erat dengan multikulturalisme.
Artinya, kelompok budaya minoritas berhak mendapatkan pengakuan yang terhormat atas sistem kepercayaan, nilai, dan cara hidup mereka yang khas.
Baca juga: 11 Ketua Umum Cipayung Plus Bicara Antisipasi Politik Identitas
Menghancurkan demokrasi
Politik identitas juga berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi.
Jika politik identitas semakin menguat dalam negara demokratis, maka dapat menghancurkan keadilan sosial, persamaan hak, dan kebebasan setiap warga negara.
Hal ini karena semua berdasarkan identitas yang menjadi landasan berpolitik.
Memisahkan antar agama
Politik identitas yang berlandaskan agama dapat menciptakan jurang pemisah antar agama.
Tekanan dari kelompok agama terhadap pandangan politiknya secara tidak langsung memberikan jarak dengan agama lain, dikutip dari Bawaslu Pekalongan.
Hal ini memberi dampak buruk baig pemeluk agama lain yang tidak sepaham dengannya.
Memicu ujaran kebencian
Politik identitas biasanya digunakan mencari dukungan suara berdasarkan identitas ras, agama, dan lain-lain.
Hal ini dapat memicu ujaran kebencian berbau SARA yang ditujukan pada lawan politik dan pendukungnya.
Cara ini diharapkan dapat mengurangi dukungan politik lawannya.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Artikel lain terkait Politik Identitas