Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dokter Pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe, Anton Mote menjelaskan alasan pasiennya itu bersikeras ingin menjalani pengobatan di Singapura selama menderita sakit.

Anton mengatakan salah satu alasannya  lantaran seluruh rekam jejak medis pasiennya itu ada di fasilitas medis di negeri singa itu.

"Alasan bapak (Lukas Enembe) harus ke Singapura karena seluruh rekam medis dari A sampai Z ada di Singapura," jelas Anton kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Kas Pemprov Papua Dibekukan Imbas Kasus Gratifikasi Lukas Enembe, PPATK: Hindari Penyimpangan Dana

Selain itu, Lukas sudah merasa nyaman selama menjalani pengobatan di Singapura.

Menurut Anton, Lukas Enembe selaku pasien sejatinya memiliki hak untuk menjalani pengobatan dimana saja termasuk berobat di Singapura.

"Dan bukan baru kali ini saja kasus beliau minta ke Singapura. Sebelum kasus ini sudah lama bapak melakukan perawatan pelayanan kontrol di Singapura," jelasnya.

Adapun Lukas disebut Anton selama ini memiliki sejumlah riwayat penyakit diantaranya hipertensi, sakit jantung, diabetes, dan stroke yang sudah berulang.

Gubernur Papua Lukas Enembe disebut sempat meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengobatan penyakit yang ia derita ke Singapura beberapa waktu lalu.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri secara tak langsung menolak hal itu lantaran menurutnya dokter yang ada di Indonesia masih sanggup menanganinya.

"Saya tidak berandai-anda kalau pak Lukas mau berobat ke Singapura. Karena sampai hari ini saya meyakini bahwa kemampuan profesional dokter kita, fasilitas rumah sakit kita sudah cukup dan memadai," tegas Firli dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (11/1/2023).

Oleh karena itu, Firli pun menjelaskan, Lukas pun hingga kini masih diperlakukan dengan baik oleh pihaknya terkait permasalahan kesehatannya.

Hal itu terlihat pasca melakukan penangkapan, Lukas tak langsung ditahan di rumah tahanan melainkan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di RSPAD Gatot Subroto.

"Dan itu sesuai dengan kesepakatan rapat kita beberapa waktu lalu, karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi," jelasnya.