Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota negara yang baru, yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Pengumuman dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8/2019) silam.
Sejak penetapan tersebut diumumkan, warga Kabupaten Paser yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Penajam sebelumnya mengaku senang.
Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi menceritakan bahwa kesenangan warganya itu setelah Presiden Jokowi resmi mentapkan IKN akan dibangun di Penajam Paser.
Hal itu disampaikannya dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Minggu (15/1/2023).
“Sebenarnya setelah ditetapkan UU IKN ditetapkan di provinsi Kalimantan Timur ini sebenarnya, saya pikir warga masyarakat Kabupaten Paser khususnya Kalimantan Timur, tidak pernah bermimpi sebenarnya, tidak pernah bermimpi bahwa nanti Ibu Kota Negara itu ada di Kalimantan Timur. Apalagi bertetangga dengan Kabupaten Paser,” kata Hendra.
“Artinya ini sebuah anugerah, dengan adanya IKN menjadi pelung tapi bisa jadi juga tantangan,” lanjutnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan bahwa kehadiran IKN selain memberikan tantangan dan peluang juga menghadirkan manfaat bagi warga Kabupaten Paser.
Sebab ke depannya, kehadiran IKN yang nantinya mendorong migrasi banyak orang ke Kalimantan Timur ini tentunya mendorong pula pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Baca juga: Daftar UMP, UMK, UMR Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 2023
Untuk itu, Hendra mengatakan hingga saat ini pihaknya bersama stakeholder terkait terus menyiapkan sederet langkah dan upaya untuk membantu suksesi pembangunan IKN.
Kabupaten Paser, kata dia, merupakan daerah dengan hasil bumi yang mayoritasnya didominasi oleh pertambangan, yakni pertambangan minyak dan batu bara.
Sebanyak hampir 300 ribu warga yang tinggal di wilayah seluas 11.609 kilometer persegi itu bergantung pemasukannya dari pertambangan. Sementara sektor lainnya hanya belasan persen saja.
Hal inilah yang membuat kabupaten dengan 10 kecamatan ini akan menyesuaikan potensi wilayah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam rangka menyiapkan kebutuhan masyarakat yang bakal bermigrasi seiring dengan pembangunan IKN.
“Karena dengan adanya IKN, dengan migrasi yang cukup banyak nanti di Kalimantan Timur, paling tidak sektor pertanian dalam artian luas untuk memenuhi pangan masyarakat yang ada di sana dengan pertambahan itu,” ucap Hendra.
Meski demikian, ia menyebut potensi pertambangan minyak di Kabupaten Paser akan tetap dimaksimalkan, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
“Tentunya ke depan, apalagi dengan adanya IKN, ini tentunya kami harus berbenah. Karena memang sektor pertambangan tidak pernah diperbarui,” tuturnya.