Baca tanpa iklan
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi meminta kepala daerah dan jajaran di Forkopimda untuk menjaga stabilitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ia meminta kepala daerah dan Forkopimda memetakan kerawanan Pemilu, serta mengingatkan agar TNI dan Polri untuk tidak ikut dalam politik praktis.
"Saya minta betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Utamanya politik identitas," kata Jokowi.
"Saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. Jangan pas kejadian pontang panting sibuk ke sana ke sini. salah siapa ini salah siapa ini," lanjutnya.
Memasuki tahun politik, Presiden meminta kepala daerah dan Forkopimda memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan.
Harapannya kejadian kecil bisa segera diatasi, dan tidak menjadi masalah besar.
"Tahun ini sudah masuk tahun politik harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," ujarnya.
Selesaikan Dua Persoalan yang Sering Dikeluhkan Terkait Investasi
Masih dalam acara itu, Jokowi mengingatkan para kepala daerah mengenai pentingnya investasi.
Investasi menurut Jokowi saat ini menjadi rebutan. Sehingga, jangan sampai daerah justru mempersulit masalah perizinan.
"Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan," kata Jokowi.
Presiden mengatakan ada dua masalah besar terkait perizinan investasi Indonesia.
Pertama yakni mengenai masalah tata ruang. Ia menyinggung soal kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Ketimbang mengubah nama, menurutnya lebih baik mempercepat pengurusan perizinan.