News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Koalisi Partai Politik

Demokrat Ajak Nasdem dan PKS Segera Bentuk Sekretariat Perubahan untuk Usung Anies sebagai Capres

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Dodi Esvandi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pandangan awal tahun dan menanggapi isu terkini, di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan, sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan.
 
AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme.

“Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata AHY dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (26/1/2023).  
 
Sebenarnya, lanjut AHY, kerja tim kecil Koalisi Perubahan sudah mendekati tahap final.

Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, kata dia, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental.

Baca juga: NasDem Siapkan Alternatif Koalisi Usung Anies Capres 2024 Jika Tak Sepakat dengan PKS dan Demokrat

Adapun terkait Bakal Calon Presiden (Bacapres), menurut AHY sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres 2024.

“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah Tokoh Perubahan dan Perbaikan,” ujarnya.
 
Sementara terkait Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), sebagaimana telah diketahui, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Bacapres Anies Baswedan.

AHY mengakui Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai Bacawapres.

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.
 
Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.

“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” kata AHY.
 
Selain itu, menurutnya, Bacapres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun.

Baca juga: Perbandingan Elektabilitas Ganjar, Anies & Prabowo di 10 Lembaga Survei: Nama Satu Ini Selalu Unggul

“Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” tegas AHY.
 
Adapun mengenai kriteria Bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala.

“Terkait kriteria Bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya Bacapres,” kata AHY.

Sebelumnya saat berkunjung ke Bandung pada Minggu (22/1/2023) lalu, Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih Bacawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, berkontribusi pada stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi-Tunggal.
 
Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

“Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.  
 
Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan.

Baca juga: Sebelum Tentukan Nama Cawapres, Nasdem Ingin PKS dan Demokrat Deklarasi Dukung Anies Baswedan

Dalam pertemuan tersebut ia juga berharap bisa dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” AHY menjelaskan.
 
Selanjutnya, AHY menegaskan, untuk waktu yang tidak terlalu lama, baru kemudian dilakukan deklarasi resmi ketiga Parpol Koalisi Perubahan beserta pasangan Bakal Capres-Cawapres yang akan diusung.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini