Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, meminta Pemerintah mengubah pola pikir dalam pelaksanaan ibadah haji.

Menurut Fahri Hamzah, selama ini Pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir sebagai konsumen.

Baca juga: Ketua Umum PBNU Tanggapi Wacana Kenaikan Biaya Ibadah Haji

"Mindset Pemerintah bahwa kita konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus pindah dari mindset konsumen, kepada mindset penyelenggara haji," ujar Fahri dalam Gelora Talks: Pro Kontra Rencana Kenaikan Ongkos Haji, Rabu (1/2/2023).

Dirinya mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam penyelenggaraan haji.

Sehingga Indonesia, menurut Fahri, harus ikut terjun dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Sejauh ini, kata Fahri, negara lain telah lebih dulu terjun dalam penyelenggaraan haji.

"Saudi Arabia itu perlu teman dalam penyelenggaraan haji. Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya cukup masif, Malaysia cukup masif," jelas Fahri.

Baca juga: Jika Biaya Perjalanan Ibadah Haji Naik Jadi Rp69 Juta, Ini Konsekuensi Jemaah yang Tidak Bisa Bayar 

Dirinya mengatakan ikut serta Indonesia dalam penyelenggaraan haji dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam negeri.

"Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia," pungkas Fahri.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan Bipih tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60.

Baca juga: Kemenkes Buka Seleksi Tenaga Pendukung Kesehatan Haji, Simak Syarat dan Jadwalnya

Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.