Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menuntaskan masalah di Badan Risen dan Inovasi Nasional (BRIN).

Presiden Jokowi tidak boleh membiarkan BRIN berjalan seperti sekarang ini karena sudah banyak temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu dibenahi.

Mulyanto menyebutkan bila presiden telat bersikap, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kelembagaan riset dan teknologi tersebut porak-poranda, tidak tertata dengan baik, dan kinerjanya terus merosot.

"Keluhan dari peneliti sudah banyak yang muncul ke publik dan terakhir bahkan terjadi konflik dengan Komisi VII DPR RI," kata Mulyanto, kepada wartawan Rabu (1/2/2023).

Ia menambahkan Komisi VII DPR RI juga mendesak BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif terkait anggaran tahun 2022, khususnya yang terkait dengan program kemasyarakatan.

Baca juga: Saat Jokowi Instruksikan Jajarannya untuk Stabilkan Harga Beras

"Presiden Jokowi harus turun tangan membereskan berbagai permasalahan BRIN ini sebelum terlambat. Presiden jangan membiarkannya berlarut-larut dan semakin terpuruk," ucapnya.

Mulyanto mengatakan, sudah hampir dua tahun lebih masa transisi BRIN ini.

Namun, ditengarai tidak terjadi konsolidasi kelembagaan yang integratif dan terpadu.

Menurutnya yang muncul malah keluhan peneliti di sana-sini, baik terkait soal penataan SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, keuangan, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset.

Baca juga: Peneliti BRIN: Para Elite Politik Saat Ini Kurang Serius Bangun Demokrasi

"Bahkan sampai kursi dan ruang kerja (co-working space) belum juga bisa selesai. Belum lagi masalah terkait hubungan antara BRIN dengan lembaga pengguna riset, baik kementerian teknis, industri, maupun daerah," ujar Mulyanto.

Dengan kondisi seperti itu Mulyanto memastikan kapasitas impelementasi program BRIN sangat lemah sehingga serapan anggaran lemah dan muncul banyak kasus serta temuan.

"Misalnya BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur tahun 2022 di BRIN, Ombudsmen menemukan berbagai persoalan terkait SDM dan masih banyak masalah lainnya," ujarnya.

Baca juga: Banyak Masalah Tak Terselesaikan, DPR Desak Pemerintah Copot Kepala BRIN

"Lembaga super body dan sentralistik ini seperti berjalan limbung dan mulai mempreteli fungsi-fungsi yang melekat dari lembaga riset asal yang melebur di dalamnya," imbuh Mulyanto.

Lebih lanjut Mulyanto meminta presiden mempertimbangkan kembali pembentukan lembaga litbang yang telah dilebur ke dalam BRIN, seperti BATAN dan LAPAN, karena peleburan lembaga tersebut tidak sah dan melanggar UU Ketenaganukliran dan UU Keantariksaan.

Banyak Masalah Tak Selesai, Komisi VII DPR Desak Pemerintah Ganti Kepala BRIN

Komisi VII DPR mengusulkan pemerintah untuk segera mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari jabatannya.

DPR menilai lembaga tersebut terlalu banyak masalah dan sosok Laksana Tri Handoko dinilai tidak mumpuni dalam mengelola lembaga.

"Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai," kata, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto membacakan salah satu kesimpulan dalam rapat pendapat bersama Komisi VII dan BRIN, Senin (30/1) dikutip dari live streaming DPR.

Tak sampai di situ, Komisi VII DPR juga merekomendasikan agar dilakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI," lanjut salah satu poin kesimpulan rapat Komisi VII DPR itu.