TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Maruf Amin meminta selektif saat memberikan donasi penanganan gempa Cianjur pada lembaga dan organisasi yang sudah jelas legalitasnya.

Hal itu terkait dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan penggalangan donasi sebagai sumber pendanaan terorisme itu berada di Cianjur.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi pun menanggapi penggalangan dana ilegal seperti bencana Cianjur yang mencapai triliunan.

Baca juga: Gelar Konsolidasi, Partai Garuda Targetkan Menang Besar di Papua Pegunungan

Selain untuk memperkaya diri sendiri dana itu juga untuk membiayai terorisme. 

Menurut Teddy, penggalangan donasi untuk bencana sudah menjadi perhatian banyak pihak.

Dimana, ketika ada musibah berbondong-bondong orang-orang memanfaatkan baik di jalan raya atau mendatangi rumah atau kantor meminta sumbangan mengatasnamakan musibah. 

"Tidak jelas pendataannya," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2/2023).

Ke depan, Teddy meminta untuk menampung sumbangan hanya lembaga atau rekening resmi yang sudah ditunjuk pemerintah. 

"Jika ada diluar itu, dapat dipastikan ilegal, langsung ditangkap dan diproses secara hukum. Jangan sampai larangan hanya sekedar larangan," kata Teddy.

Jubir Partai Garuda itu menilai cara-cara meminta sumbangan dengan memanfaatkan kepedulian masyarakat, adalah cara mudah bagi para teroris untuk mengeruk dana.

Baca juga: Partai Garuda Nilai Tak Ada Hubungan Perppu Cipta Kerja dengan Putusan MK

"Maka jangan beri ruang, segera eksekusi ketika ada pihak yang meminta bantuan atas nama musibah. Sudah dapat dipastikan itu bukan untuk yang terkena musibah," imbuhnya.

Dikutip dari TribunJabar,  Wakil Presiden KH Maruf Amin meminta agar selektif dalam memberikan donasi bagi penanganan gempa bumi Cianjur pada lembaga dan organisasi yang sudah jelas legalitasnya.

"Ya, sekarang tentunya pencegahan dan seluruh aliran donasi agar diawasi dan diperketat. Salurkan kepada lembaga atau organisasi yang jelas legalitasnya," kata KH Maruf Amin seusai menghadiri acara Istighosah Akbar di Masjid Agung, Cianjur, Minggu (19/2/2023).

Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku menyayangkan adanya kelompok teroris yang memanfaatkan kondisi bencana gempa Cianjur untuk menggalang dana.

"Ini sangat disayangkan karena musibah yang menimpa Cianjur dijadikan alat bagi segelintir orang," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menggalang dana lewat peristiwa gempa Cianjur tahun lalu, menjadi kewaspadaan di dalam negeri.

"Kegiatan Kelompok JAD saat ini masih melakukan penggalangan dana dengan mencoba merebut simpati masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan, antara lain terhadap kegiatan peristiwa gempa bumi di Cianjur," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. 

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menemukan indikasi adanya sumber pendanaan terorisme melalui pengumpulan donasi oleh yayasan.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR, Selasa (14/2/2023).

"Diketahui adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyimpangan aktivitas pengumpulan donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial kemanusiaaan amal dan keagamaan," kata Ivan dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Ivan tidak menyebutkan yayasan yang dimaksud. Hanya saja, salah satu temuan PPATK soal dugaan penggalangan donasi sebagai sumber pendanaan terorisme itu berada di Cianjur.

Baca juga: Bantu Korban Gempa Turki, Pro Player Valorant Donasi 25 Euro per Kill Shorty di VCT Lock In Brasil

"Terkait yayasan, yang menarik, terakhir kami menemukan yang di Cianjur memang terkait kegiatan yang diduga tersangkut terorisme," jelasnya.

Menurut dia, adanya sebuah momentum, seperti bencana alam, misalnya, justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk disalahgunakan, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun hal lain. Salah satunya untuk pendanaan kelompok teroris.

"Ada dua potensi yang besar adalah digunakan untuk kepentingan dia pribadi. Banyak kita lihat, beli mobil, beli rumah, mohon maaf, dikirim ke orang-orang sekitarnya untuk memperkaya diri sendiri dari sumbangan orang, sehingga tidak dipakai untuk menbangun atau membantu orang lain yang terkena bencana," katanya.