TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut angkatan kerja di Indonesia bertambah sebanyak 3,5 juta setiap tahunnya.

Padahal, saat ini saja angkatan kerja di Indonesia sudah berjumlah 143 juta orang.

"Jumlah angkatan kerja kita sangat besar, mencapai 143,7 juta orang dan akan terus bertambah sekitar 3,5 juta orang setiap tahunnya," kata Jokowi saat peluncuran Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Jakarta, Selasa (21/2).

Dengan besarnya jumlah pertambahan angkatan kerja itu, Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030.

Saat ini jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sejumlah 297 juta jiwa.

Bonus demografi inilah yang akan dimanfaatkan lewat program revitalisasi ini untuk melompat menjadi negara maju di tahun 2045.

Jokowi menilai pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk lompat sebagai negara maju.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus bekerja dengan cepat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Baca juga: Tak Ingin Lapangan Kerja Diambil TKA, Presiden Jokowi Minta Kualitas SDM Indonesia Ditingkatkan

Nantinya, lulusan vokasi diharapkan siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam dan luar negeri dengan menguasai emerging knowledge atau keahlian baru.

"Bonus demografi ini harus kita manfaatkan untuk melompat menjadi negara maju sebagai jalan keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah dan masuk dalam 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2045," kata Jokowi.

Ia menegaskan ruang kerja yang tersedia dalam negeri maupun global harus diisi oleh SDM yang memiliki keahlian, dedikasi, etos kerja yang tinggi, semangat dan cita-cita untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.

Jokowi juga mengatakan saat ini perkembangan begitu cepat. Banyak pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian baru.

Sehingga, tanpa penguasaan keahlian baru, peluang-peluang kerja baru bisa diambil oleh pekerja dari negara lain atau bisa digantikan dengan mesin dan robot.

"Karena itu kita harus bekerja cepat meningkatkan kualitas SDM, melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi kita agar lulusannya siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri dan siap berkompetisi di pasar kerja global yang menguasai emergent knowledge atau keahlian-keahlian baru. Tanpa penguasaan keahlian baru, kita akan ditinggalkan," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa dunia saat berubah sangat cepat.

Keadaan dunia yang diselimuti kondisi disrupsi menuntut semua orang beradaptasi dengan cepat.

"Termasuk dalam dunia kerja. Pekerjaan-pekerjaan lama akan ditinggalkan," kata dia.

Melihat kondisi itu, Jokowi meminta jajarannya bekerja cepat.

Ia meminta pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Ia ingin para lulusan sekolah di Indonesia siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Jokowi juga menyinggung soal pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah.

Pembangunan proyek ini diklaim telah menciptakan sentra ekonomi baru.

Momentum ini, lanjut dia, membuka peluang tenaga kerja terpilih untuk mengisi sentra ekonomi baru di berbagai daerah tersebut.

Ia ingin ruang ekonomi ini diisi oleh SDM Indonesia yang terampil.

"Saya ingin ruang-ruang kerja Ini diisi oleh SDM-SDM Indonesia yang memiliki keahlian, yang memiliki dedikasi, yang memiliki etos kerja yang tinggi, semangat dan cita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia," kata dia.

Di kesempatan itu Jokowi meluncurkan Perpres No.68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (RVPV).

Aturan itu bertujuan mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan SDM yang kompeten, produktif dan berdaya saing di pasar global.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa aturan ini akan membuka keran kerja sama dengan banyak pihak swasta untuk bantu para lulusan SMK mencari kerja.

"Hari ini launching Perpres 68 2022 tentang kegiatan vokasi revitalisasi SMK. Pendidikan vokasi dan ini adalah payung dari kerja sama antara sekolah-sekolah dengan pihak swasta," jelas Airlangga.

Melalui kerja sama ini, pihak swasta akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah dalam rangka menyediakan program-program pemagangan.

"Nah ini menunjukkan bahwa swasta sangat tertarik untuk bekerja sama menggunakan skema ini dan saya berharap ke depan para lulusan SMK bisa, karena sekarang dalam pendidikannya sebagian melakukan pemagangan atau apprenticeship di industri sehingga diharapkan pada saat lulus mereka sudah langsung siap kerja," lanjutnya.

Aturan ini juga bertujuan mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Kerja sama internasional juga akan dibangun berkat dari aturan baru ini.

"Tentu ini kerja sama dengan Jerman ya. Sehingga model di Jerman kan Pendidikan SMK pendidikan vokasi pendidikan Politeknik itu menjadi bagian daripada pendidikan," jelas Airlangga.(tribun network/fah/ras/dod)