Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR RI berencana memanggil Menteri BUMN dan pihak Pertamina untuk membahas evaluasi dan investigasi terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Adapun rencana itu menunggu berakhirnya masa reses pada 13 Maret mendatang.
"Kita memang akan merencanakan memanggil Menteri BUMN dan juga Pertamina untuk membahas soal evaluasi dan investigasi terhadap kebakaran Depo Plumpang Pertamina," kata Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade kepada Tribunnews.com, Senin (6/3/2023).
Kemudian dikatakan Andre terkait wacana Presiden Jokowi untuk merelokasi warga atau Depo Plumpang Pertamina di Tanah Merah Jakarta Utara merupakan wacana lama.
"Soal wacana Presiden Jokowi itu sebenarnya kan wacana lama. Waktu kejadian yang lalu saya juga sudah meminta Pertamina bersama Menteri BUMN dan juga Pemerintah DKI untuk melakukan kajian," jelasnya.
Baca juga: Warga Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Gelar Doa Bersama di Lokasi Pengungsian
Adapun kajian yang dimaksudkan untuk relokasi warga atau Depo Plumpang Pertamina.
"Apakah Depo yang akan kita relokasi atau masyarakat di buffer zone yang kita relokasi. Ini tentunya harus ada kejadian mendalam antara Pertamina, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat," tegasnya.
Menurut Andre kalau Depo Plumpang Pertamina yang dipindah ia mengusulkan untuk dipindahkan ke New Port Tanjung Priok yang baru.
Adapun sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa wilayah sekitar di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara sudah tidak bisa lagi ditinggali.
Baca juga: Depo BBM Plumpang Relokasi ke Lahan Pelindo, Dibangun Akhir 2024
Menurut Presiden Jokowi artinya plumpangnya atau penduduknya yang digeser untuk cegah masalah yang serupa yakni kebakaran.
Adapun hal itu itu disampaikan Presiden Jokowi saat mengunjungi tenda pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Minggu (5/3/2023) bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Pj Gubernur Heru Budi.
"Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser direlokasi," kata Presiden Jokowi.
Kemudian Presiden Joko Widodo juga telah perintahkan Pertamina dan Pj Gubernur DKI Jakarta dalam dua hari selesaikan masalah dari terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.
"Ini akan segera diputuskan (Relokasi) sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi melanjutkan bahwa wilayah di Depo Pertamina Plumpang merupakan zona bahaya yang harus bebas dari aktivitas penduduk.
"Tetapi memang zona ini harusnya zona air entah dibuat sungai untuk melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," tegasnya.
Kemudian terkait dengan relokasi di katakan Presiden Jokowi nanti akan dibicarakan pilihan-pilihannya.
"Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya," tutupnya.