Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pasca-tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pemerintah saat ini tengah berupaya mencarikan jalan keluarnya.
Menyertai hal itu, banyak pro dan kontra pendapat terkait pilihan pemindahan kilang Pertamina atau pemukiman warga sekitar Depo Pertamina Plumpang tersebut.
Mengutip Kompas Tv, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kemungkinan adanya solusi untuk pemindahan Depo Pertamina Plumpang ke tanah Pelindo.
Erick Thohir menyebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Pelindo terkait dengan pembangunan kilang Pertamina baru di wilayah tersebut.
Adapun lahan Pelindo kabarnya akan siap dibangun akhir tahun 2024.
Demi keamanan dan keselamatan masyarakat, maka akan dibuat buffer zone sejauh 50 meter dari pagar.
Baca juga: Hibur Anak-anak Korban Kebakaran Depo Plumpang, Kak Seto: Mereka Butuh Makanan Bergizi
"Bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo."
"Kita sudah koordinasi dengan Pelindo itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024, pembangunan memerlukan waktu dua setengah tahun," jelas Erick Thohir.
Sementara itu, menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, pemindahan Depo Plumpang harus mempertimbangkan kondisi saat ini dan kedepannya.
Pemerintah dan pihak terkait harus melihat dampak kerugiannya.
Menurut Yayat, sebenarnya lokasi ini paling strategis dan dekat dengan akses jalan tol.
Sehingga mudah untuk dilakukan pendistribusian ke wilayah Jabodetabek.
"Yang kedua, lokasinya dekat dengan pelabuhan laut dan sudah tertanam pipa hampir 5 km di dalamnya."
"Jadi dari sisi tempat, dari sisi lokasi, distribusi lebih mudah."
"Kalau (depo/kilang) dipindahkan atau direklamasi ke kawasan lain, butuh waktu panjang untuk sampai sana."
"Dan yang menarik adalah mana yang lebih besar investasinya menata merelakan penduduk atau membangun kilang baru."
"Kalau hitungan membangun Depo baru itu lebih tinggi biayanya dibandingkan (merelokasi warga), mendingan kita tata kawasan itu dan menjadi role model untuk sentra-sentra negara," jelas Yayat.
Baca juga: Menteri ATR Petakan Tanah di Sekitar Depo Plumpang, Bakal Kasih HGB di Atas HPL?
Depo Pertamina Dipindah
Salah seorang warga Plumpang, Tri Wahono berharap Pertamina bisa mengalah dan memindahkan Depo Pertamina ke wilayah lain.
Menurutnya Wahono, kawasan di luar pagar telah menjadi wilayah padat penduduk.
"Karena di sini sudah pemukiman padat penduduk, sepertinya Pertamina yang harus mengalah."
"Jadi kalau bisa sih kami tetap di sini tapi itu tergantung pemerintah," kata Wahono, Senin (6/3/2023).
Kendati demikian, pihaknya mengaku bisa mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain apabila pemerintah menyiapkan tempat yang layak bagi mereka.
"Kalau ada yang lebih baik insyaallah bisa saja kami terima," jelas Wahono.
Sama seperti Dedeh, warga lainnya, ia mengaku memilih untuk tetap tinggal di rumahnya dan meminta pemerintah memindahkan Depo Pertamina.
Adapun alasannya sama seperti Wahono, kawasan tersebut telah menjadi wilayah padat penduduk.
"Mendingan Deponya. Karena biar warga sini nggak takut, was-was," ujar Dedeh.
Berbeda dengan keduanya, Dwi Mike, mengaku siap untuk pindah jika pemerintah menyiapkan tempat yang layak.
Pihaknya hanya meminta tempat barunya nanti agar tak berada di kawasan yang cukup jauh dengan fasilitas umum lain.
Dwi Mike juga tak ingin petugas mempersulitnya untuk tinggal di wilayah relokasi tersebut.
"Kalaupun memang pemerintah tetap mempertahankan Pertamina (Depo Plumpang) kami pindah, tapi kami minta pemindahan kami tidak seperti yang digusur-gusur di wilayah lain," jelas Dwi Mike.
Baca juga: Pertamina Tanggung Seluruh Biaya Perawatan hingga Pemakaman Korban Kebakaran Depo Plumpang
Warga yang Harus Pindah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, pihaknya berpendapat agar pemukiman warga direlokasi dari area sekitar Depo Pertamina Plumpang.
Pertimbangan ini dipilih lantaran dinilai lebih efektif daripada harus memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke tempat lain.
"Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone."
"Jangan (depo) ini yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut, Senin (6/3/2023).
Untuk itu, lanjut Luhut, harus ada tindak lanjut mengenai kompensasi kepada masyarakat sekitar yang kini menjadi korban terdampak.
Menurut Luhut, hal tersebut pun harus benar-benar segera dilakukan.
“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu."
"Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” ujar Luhut.
Baca juga: Pertamina Tanggung Seluruh Biaya Perawatan hingga Pemakaman Korban Kebakaran Depo Plumpang
Segera Cari Solusi
Lebih lanjut, Jokowi pun juga telah memerintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari tragedi kebakaran ini.
Adapun pihaknya memberikan tenggat waktu setidaknya dalam dua hari ke depan, Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI dapat menyampaikan solusinya.
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang, terutama karena ini memang zona yang bahaya tidak bisa lagi."
"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya."
"Bisa saja plumpangnya yang digeser atau reklamasi atau penduduknya yang di geser atau di relokasi."
"Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI."
"Solusinya ini segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI, sehingga solusinya menjadi jelas," tegas Jokowi saat meninjau posko pengungsian kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Minggu (5/3/2023) dikutip dari Kompas Tv.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Reza Deni/Danang Triatmojo)