TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara soal politik identitas.
Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, politik identitas tak masalah jika tidak digunakan untuk memecah belah persaudaraan.
Lanjutnya, politik identitas adalah hal yang baik selama menjadi kekuatan kebangsaan yang menyatukan.
"Ya politik identitas itu tidak masalah selama politik identitas menjadi kekuatan kebangsaan yang menyatukan, yang memperkuat persaudaraan. Bukan dipergunakan untuk merusak atau memecahbelah," kata Daniel, kepada Tribunnews.com, Jumat (10/3/2023).
Sementara itu, saat disinggung perihal Partai Ummat yang mendeklarasikan mendukung politik identitas.
Daniel mengatakan, semua tergantung bagaimana Partai Ummat mempergunakan politik identitas itu.
Jelasnya, jika suatu partai justru menggunakan politik identitas untuk menghancurkan persatuan berarti partai tersebut telah melanggar konstitusi.
Bahkan, menurutnya, konstitusi menyatakan pihak tersebut sebagai musuh negara.
"Ya tergantung. Kalau suatu partai atau suatu kelompok menggunakan politik identitas untuk merusak negara, untuk merusak bangsa, untuk memecahbelah masyarakat, untuk menghancurkan persatuan kebhinekaan kita. Ya berarti dia sudah menjadi bagian yang melanggar konstitusi," katanya.
"Bagian yang dalam bahasa konstitusi disebut musuh negara."
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.
"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat dan kami adalah Politik Identitas'," kata Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).
Ridho mengatakan politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.
"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.
Karenanya, menantu Amien Rais ini menuturkan bahwa politik identitas adalah politik yang berpancasilais.
"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang pancasilais," ungkap Ridho.
Ridho mengungkapkan Partai Ummat akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah.
"Bagi ummat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik," ucap dia.
Baca juga: Politik Identitas Harus Digunakan untuk Membangun, Bukan Merusak
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi, bukan politik ide dan gagasan.
"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi, keduanya sangat lah berbeda; yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, sekali lagi, keduanya sangat lah berbeda," imbuhnya.