TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati membalas tudingan bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan yang menyebut ada seorang menteri koordinator (menko) ingin mengubah konstitusi.

Menurut Sadarestuwati, tudingan tersebut sangat mengada-ada. Sebab, tidak mungkin ada seorang menko yang bisa mengubah konstitusi.

Sebaliknya, kata dia, Anies yang pernah menjabat gubernur DKI Jakarta hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) seharusnya tau mekanisme untuk mengubah konstitusi.

"Itu sih mengada-ada. Memang menko bisa merubah konstisusi ? Harusnya seorang mantan menteri, mantan Gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," ujar Sadarestuwati kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Dia pun meminta agar Anies Baswedan tidak memberikan pernyataan yang justru membuat kegaduhan di masyarakat.

"Jangan membuat kegaduhan yang bisa membingungkan masyarakat," pungkasnya.

Dilansir Kompas.com, Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melempar kritik bahwa ada seorang menteri koordinator (menko) yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi.

Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator.

"Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan 'mari kita ubah konstitusi', tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?" kata Anies dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

"Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, enggak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci ini, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung," imbuh Anies.

Hal ini disampaikan saat berbicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak.

Namun demikian, Anies menilai, situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya.

"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," kata dia.

Baca juga: Anies Baswedan Bantah Curi Start Kampanye, Bawaslu Minta Bakal Capres Koalisi Perubahan Ikuti Aturan

Mantan gubernur DKI Jakarta menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998.

Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik.

"Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan," ujar Anies.