Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional stop produksi jika Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan DPR RI.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, hal tersebut merupakan tugas Pemerintah.
Sehingga, Cak Imin meminta Pemerinta untuk mengajak berdialog seluruh serikat pekerja.
"Saya minta tugas Pemerintah untuk ajak dialog seluruh serikat pekerja," kata Cak Imin, saat ditemui, di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).
Dalam dialog tersebut, Cak Imin meminta, Pemerintah untuk memperjelas poin-poin apa saja yang menjadi keberatan para buruh.
"Termasuk Pemerintah jelaskan poin-poin yang jadi keberatan buruh," tegasnya.
Lebih lanjut, terkait pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker sendiri, Cak Imin menjelaskan, sudah siap untuk disahkan.
Meski demikian, ia mengatakan, pengesahan Undang Undang yang menimbulkan pro dan kontra itu masih menunggu waktu digelarnya Sidang Paripurna.
"Ciptaker semua sudah berjalan sih. Tinggak menunggu waktu aja. Waktu paripurna," ungkapnya.
Baca juga: Partai Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional dan Stop Produksi Jika DPR Tetap Sahkan Omnibus Law Ciptaker
Sebelumnya, Partai Buruh menyampaikan, akan menggelar aksi mogok nasional stop produksi di antara bulan Juli hingga Agustus 2023 mendatang.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap DPR RI jika nantinya tetap akan mengadakan Sidang Paripurna Pengesahan Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Said menuturkan, mogok nasional ini akan dilakukan di 38 provinsi, lebih dari 400 kabupaten/kota, dan 100 ribu perusahaan yang melibatkan 5 juta buruh.
“Mogok nasional ini bukan aksi di satu titik tertentu. Tetapi para buruh berhenti produksi. Pada hari yang ditentukan, para buruh keluar dari pabrik-pabrik dan berkumpul di luar gerbang pabrik. Tentu di kawasan industri akan terjadi penumpukan massa,” kata Said Iqbal, dalam konferensi pers, Rabu (15/3/2023).
Baca juga: Partai Buruh akan Kampanye Jangan Pilih Partai Politik yang Dukung Disahkannya Omnibus Law Ciptaker
Said menjelaskan, nantinya sebagian perwakilan buruh akan datang ke kantor perwakilan Pemerintah.
Adapun untuk Jabodetabek, buruh akan datang dan berkumpul di Istana dan DPR RI.
Sementara itu, Said mengatakan, sebelum mogok nasional stop produksi dilakukan. Para buruh akan melakukan terlebih dahulu aksi unjuk rasa besar-besaran bertepatan dengan peringatan May Day, yang jatuh pada tanggal 1 Mei nanti.
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2023 tersebut, Said memastikan, 500 ribu buruh akan bergerak untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“DPR jangan sekedar menjadi tukang stempel dari kebijakan pemerintah. Karena itu, melalui kesempatan ini kami menghimbau pada DPR untuk tidak mengesahkan Perppu omnibus law Cipta Kerja,” tegasnya.