TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mudik Lebaran tahun 2023 diperkirakan merupakan mudik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia.

Mengingat sudah hampir tiga tahun lamanya masyarakat Indonesia tidak mudik dikarenakan pandemi Covid-19.

Karena itu, Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik Lebaran 2023 ini.

"Maka mudik tidak boleh terganggu karena ada kemacetan atau mungkin karena ada gangguan di jalan seperti keselamatan, kemudian juga kenyamanan agar warga yang mudik itu betul-betul bisa difasilitasi oleh pemerintah," kata anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama, dalam keterangannya Jumat (31/3/2023).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pada setiap momen mudik seharusnya pemerintah terus melakukan evaluasi agar terus mengalami perbaikan.

"Beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena (kurangnya) sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus," ujarnya.

Selain itu, adanya pengalihan arus yang tidak diketahui oleh publik dari awal sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu.

Dia juga mewanti-wanti rest area jalan tol jangan sampai tidak memadai kapasitas tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan.

Baca juga: Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 Dibuka untuk Jalur Mudik 2023 Mulai H-10

"Nah, kesalahan ini berulang setiap tahun dan ini harus diperbaiki. Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya," pungkasnya.