TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada seluruh bupati/wali kota di wilayah Sumatera Barat untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam ‘mengeroyok’ permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem pada masing-masing wilayahnya.

“Saya yakin dengan melibatkan semua potensi dana dan daya yang ada, termasuk juga sektor swasta kemudian juga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong, jika ini terwujud saya yakin Sumatera Barat bisa secepatnya terlepas dari stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir saat Kegiatan Roadshow Dialog Penanganan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Rabu (5/4/2023).

Menko Muhadjir juga berharap masing-masing kabupaten/kota melaporkan tentang kondisi sarana-prasarana yang dimiliki terutama berkaitan dengan intervensi spesifik yang sangat mendesak yakni pengadaan alat timbang di masing-masing Posyandu serta alat Ultrasonografi (USG) di masing-masing Puskesmas.

Baca juga: Pemkab Kepulauan Talaud Masifkan Program Penurunan Stunting pada Anak

Selain itu, perlunya penataan ulang bantuan-bantuan yang berkaitan dengan intervensi sensitif yaitu berkaitan dengan sanitasi, pengadaan air minum dan air bersih dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.

“Saya mohon Bupati dan Wali kota dapat mengusulkan kebutuhan sanitasi air bersih dan air minum kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan kajian yang akurat terkait wilayah mana saja yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen. Pada 2021 sebanyak 23,3 persen menjadi 25,2 persen pada 2022.

Sementara itu, rentang prevalensi stuntingnya berada di antara 13,7% pada wilayah Kota Sawah Lunto sampai dengan 32% pada wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Angka stunting ini di atas rerata nasional, yakni 21,6 persen pada 2022.

Problem Khusus

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyebut problem stunting dan kemiskinan ekstrem tinggi di wilayahnya. Dia menyebut kedua persoalan ini justru terjadi di wilayah-wilayah sentra sawit.

Wagub menyebut penyebabnya, antara lain, karena kurangnya keragaman asupan makanan di wilayah-wilayah sawit tersebut. “Makan nasi lauknya mi instan,” katanya.

Salah satu wilayahnya adalah Kabupaten Pasaman Barat yang menjadikannya wilayah paling tinggi angka stunting yakni sebesar 35,5%. Walaupun angka kemiskinan ekstremnya mengalami penurunan sebesar 0,76%.

"Strategi yang kita lakukan dengan memastikan apakah pelaksanaan 8 aksi konvergensi tersebut sudah optimal dilakukan pada masing-masing daerah yang masih tinggi angka stuntingnya," ujarnya.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi menjelaskan bahwa tingginya angka tersebut disebabkan karena masih rendahnya capaian pada intervensi sensitif maupun spesifik yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Capaian-capaian yang masih rendah ini akan terus kita kejar dengan penguatan peran lintas sektor dan peningkatan SDM yang kita miliki sehingga target penurunan angka stunting dapat kita penuhi," jelasnya.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat dengan melaksanakan rembuk stunting pada tingkat kabupaten hingga kecamatan, serta penetapan lokus intervensi stunting sampai tingkat Jorong (RT/RW) di tiap desa melalui Surat Keputusan Bupati yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Kemiskinan Ekstrem Dekati 0

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Muhadjir pastikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sudah diterima seluruhnya oleh perangkat desa di masing-masing daerah sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan.

“Data P3KE ini betul-betul harus sudah sampai di desa-desa di seluruh provinsi Sumatera Barat, kalo ada yang belum turun segera diturunkan oleh kepala Bappeda untuk segera di verifikasi dan validasi oleh masing-masing kepala desa dan kelurahan untuk kemudian ditanda-tanganin oleh bupati/wali kota sebagai dasar penanganan kemiskinan ekstrem,” jelas Menko PMK.

Tingkat kemiskinan ekstrem Sumbar mengalami penurunan. Pada 2021 sebesar 0,91% menjadi 0,77% di tahun 2022. Lebih rendah daripada angka nasional 2,04 persen.

Kota Padang Panjang menjadi wilayah dengan kemiskinan ekstremnya paling rendah yakin 0%, sesuai target nasional. Sedangkan Kabupaten Sijunjung sebagai wilayah tertinggi tingkat kemiskinan ekstremnya yakni sebesar 2,21%.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam menghapus kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan pangan pokok berupa beras, melaksanakan bazar pangan murah di nagari-nagari (Desa), dan memberikan bantuan non tunai dari pemerintah nagari (desa).

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan pelatihan keahlian, menyediakan benih sayuran, memberikan bantuan peralatan usaha, dan juga memberikan bantuan pakan ternak, obat-obatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan membangun jalan dan jembatan di wilayah terpencil, menyediakan air minum, serta membangun jamban rumah tangga miskin.