Baca tanpa iklan
Usman juga menilai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua tak bisa dihentikan karena adanya politik labelisasi negara terhadap kelompok-kelompok tertentu.
“Salah satunya karena politik labelisasi negara terhadap kelompok masyarakat di Papua yang melakukan tuntutan-tuntutan politiknya tidak diterima oleh negara. Labelisasi ini mulai dari kriminal, separatis, dan teroris,” ungkapnya. [aa/em].
Sumber: VOA Indonesia
BERITA REKOMENDASI