"Dalam kemelut konflik Papua yang sangat kompleks kami memandang perlu bagi TNI untuk memikirkan ulang keputusan memberlakukan Siaga Tempur," kata Christina kepada wartawan Kamis (20/4/2023).

Christina berpandangan, masalah baru bisa timbul terkait objektivitas penetapan rawan tidaknya suatu daerah.

Legislator Partai Golkar ini meyakini, tanpa istilah siaga tempur pun TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada, usai evaluasi terukur, terutama setelah kejadian di Pos Mugi, Kabupaten Nduga.

"Kami juga berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang serta proses evakuasi," pungkas Christina.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan meningkatkan status operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi Siaga Tempur.

Hal tersebut, kata dia, menyusul baku tembak prajurit TNI dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu (15/4/2023) lalu.

Ia menegaskan operasi tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua melainkan hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.