Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat, tetapi membiarkannya.

Hal itu disampaikannya Denny dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

"Contoh bagaimana keterlibatan Pak Jokowi melalui Pak Moeldoko untuk ambil alih Partai Demokrat. Pak Jokowi tidak setuju kata teman-teman di Istana. Kalau tidak setuju, hentikan. Karena yang melakukan ini anak buahnya langsung presiden. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko," kata Denny.

Baca juga: Seloroh AHY Soal PK Kubu KSP Moeldoko: Temannya Pak Airlangga

Denny melanjutkan bahwa relasi Presiden Jokowi dengan Moeldoko sangat jelas.

"Katakan tidak setuju. Paling tidak mengatakan hentikan perampokan itu, itu akan merusak hubungan saya dengan presiden sebelumnya dan prinsip demokrasi kepartaian di Indonesia," jelasnya.

Menurut Denny tidak seharusnya Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa bahkan tidak memberikan sanksi.

"Tidak bisa kemudian ada perampokan Presiden mengatakan tidak setuju tapi tidak melakukan langkah-langkah, selain tidak memberikan saksi, tapi juga membiarkan," sambungnya.

Menurut Denny jika ditegur Moeldoko akan menghentikan langkah PK tersebut. Menurut Denny jika PK dimenangkan maka Partai Demokrat otomatis tidak bisa mencalonkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Pak Moeldoko kalau ditegur pasti berhenti saya yakin tidak akan meneruskan. PK yang diajukan menujukan langkah Moeldoko sudah sangat merusak sistem kepartaian kita. Kalau memang PK dimenangkan oleh Moeldoko maka Partai Demokrat tidak akan mencalonkan Anies Baswedan," tutupnya.