Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Sebab sebagai pelapor, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku tidak menerima informasi lagi dari KPK.

"Sebagai pelapor dugaan korupsi oleh Wamenkumham Edwars Omar Hiariej, laporan saya ke KPK tidak ada berita perkembangannya," ujar Sugeng kepada awak media, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Ketua IPW Nilai Dirinya Korban Kriminalisasi dari Kasus Wamenkumham

Sugeng mengatakan pelaporannya terhadap Eddy Hiariej di KPK melampirkan sejumlah bukti-bukti.

Ia mengharapkan bukti-bukti tersebut seharusnya dapat ditindaklanjuti KPK dengan profesional.

"Saya mempertanyakan apakah KPK menyelidiki perkara tersebut, karena dari bukti-bukti yang kami ajukan, saya ajukan lengkap, belum ada klarifikasi kepada pihak yang bisa dimintai keterangan terhadap alat bukti tersebut," kata dia.

"Misalnya permintaan keterangan terhadap Dirut CLM saudara Helmut Hermawan, permintaan keterangan kepada Manajemen PT CLM yang mengirimkan dana kepada saudara Y, yang menerima uang, kemudian juga terkait pemeriksaan tersebut, belum juga ada permintaan keterangan terkait data," imbuhnya.

Oleh karena itu, Sugeng mempertanyakan keseriusan KPK dalam menindaklanjuti laporannya tersebut.

Ia berharap KPK bekerja secara profesional dalam menangani setiap dugaan praktik korupsi.

"Kami mempertanyakan keseriusan KPK mengusut kasus ini, padahal bukti kami cukup," tandas Sugeng.

Merespons hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mempersilakan Sugeng bertanya langsung ke komisi antikorupsi melalui sarana pengaduan agar mengetahui perkembangan laporannya.

Karena hanya pelaporlah yang bisa bertanya terkait perkembangan laporan dimaksud.

"Kami pastikan akan dijelaskan perkembangannya. Karena hanya pelapor saja yang dapat menanyakan perkembangan setiap laporan pengaduannya," kata Ali, Rabu (3/5/2023).

Sugeng dalam laporannya ke KPK menduga Eddy Hiariej menerima gratifikasi melalui perantara asisten pribadi berinisial Y sebesar Rp7 miliar.

Penerimaan itu, disebutkan Sugeng, terjadi pada April 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022.

Pelaporan itu terkait posisinya sebagai Wamenkumham dalam konsultasi kasus hukum dan pengesahan badan hukum PT CLM.

Sebab PT CLM kini tengah bermasalah di Polda Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sementara itu, Eddy Hiariej sudah memberikan klarifikasi ke KPK, pada Senin (20/3/2023) lalu.

Klarifikasi itu terkait tudingan terhadap dirinya yang disebut menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar.

Dalam kesempatan itu, Eddy juga turut memperkenalkan asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana, yang disebut Sugeng menjadi perantara penerimaan uang.

Eddy menekankan, Yogi telah menjadi asprinya sebelum dirinya menjadi Wamenkumham.

Karena itu, Yogi tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun PPPK.

"Jadi pegawai kontrak yang dibayar negara itu ada dua, PPNPN dan PPPK. Yogi ini bukan ASN, bukan PPPK, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosie Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya. Ini sekaligus bisa klarifikasikan kepada publik, bahwa ocehannya yang disampaikan bahwa dua orang asisten pribadi itu jelas salah," jelas Eddy tempo lalu.