Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kejahatan perdagangan manusia harus diberantas sampai tuntas dari hulu hingga ke hilir.

"Saya ulangi, harus diberantas tuntas," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring dari Labuan Bajo, Senin (8/5/2023).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) nanti, Jokowi memastikan dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi akan diadopsi.

"Sehingga, dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi," katanya.

Sebagai informasi, pemberantasan perdagangan manusia pun menjadi salah satu topik penting yang dibahas di sana.

Baca juga: Di KTT ASEAN Indonesia dan Negara Asia Tenggara Bakal Adopsi Kerja Sama Penanggulangan TPPO

Jokowi mengatakan pembahasan tersebut penting karena banyak warga ASEAN menjadi korbannya.

"Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia. Terutama, online scams (penipuan daring). Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN," kata Jokowi.

Bahkan, Jokowi menyebut sebagian besar korban perdagangan manusia merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Dia menceritakan bagaimana dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 orang WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar.

Baca juga: 20 WNI Korban TPPO di Myanmar Kini Berada di Thailand, KBRI Bangkok Sewakan Penampungan

Penyelamatan tersebut, dikatakan Jokowi, merupakan hal yang sangat tidak mudah. Pasalnya, lokasi penyelamatan berada di daerah konflik.

Tak hanya itu, otoritas Filipina dan sejumlah perwakilan negara lain, termasuk Indonesia, kuga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara. Dari angka itu, sebanyak 143 orang di antaranya adalah WNI.