Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekerasan yang terjadi di Myanmar belum juga usai sejak Militer melakukan kudeta pada pemerintahan yang sah 2021 lalu.
Meskipun kekerasan masih terjadi, ASEAN memilih jalur dialog ketimbang intervensi terhadap situasi di Myanmar.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan ASEAN telah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar untuk mencari solusi terhadap situasi yang terjadi.
Pendekatan yang telah dilakukan tersebut tidak selalu diungkap ke publik.
“Jadi kita sudah meng-engage yang ada di Myanmar untuk mencari solusi-solusi yang ada, dan ini dilakukan dibanyak pihak di Myanmar, meskipun kita tidak selalu berbicara mengenai itu tapi ini sudah kita lakukan,” kata Jokowi dalam konferensi pers terkait selesainya KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/5/2023).
Jokowi mengatakan ASEAN terus mendorong implementasi lima konsensus terkait konflik di Myanmar.
Baca juga: Jokowi: Indonesia Siap Bicara dengan Junta Militer Myanmar Demi Kemanusiaan
Upaya yang dilakukan yakni memperbanyak dialog dengan banyak pihak di Myanmar termasuk junta militer.
Jokowi menegaskan upaya pendekatan yang dilakukan bukan berarti mengakui junta militer Myanmar sebagai pemerintahan yang sah.
“Perlu saya tekankan engagement bukan berarti recognizition, ini jelas,” katanya.
Presiden Jokowi menekankan untuk menyelsaikan konflik Myanmar perlu ada kesatuan di ASEAN.
Baca juga: Jokowi: Isu Myanmar Tidak Boleh Hambat Percepatan Pembangunan ASEAN
Jangan sampai menurutnya ASEAN terpecah dan konflik Myanmar dimanfaatkan pihak lain.
“Saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut (perpecahan). Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” katanya.
Implementasi 5 konsensus terkait konflik Myanmar tekah disepakati 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2021 lalu.