TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu merupakan pihak yang paling berpotensi melanggar HAM saat Pemilu.

Demikian keterangan itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah yang menyebut dasar keduanya berpotensi melanggar HAM karena pemerintah dan KPU memiliki peran besar dalam Pemilu.

"Dua pihak bisa berpotensi menjadi pelanggar hak konstitusional warga negara," kata Anis saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Adapun pihak-pihak yang potensi dilanggar konstitusinya saat pemilu yakni kelompok rentan. 

Dimana dalam pemantauan Komnas HAM ada sekitar 16 kelompok masyarakat. 

Kelompok rentan yang dimaksud di antaranya adalah disabilitas, tahanan, narapidana, pekerja migran, pekerja rumah tangga (PRT), masyarakat perbatasan dan masyarakat adat. 

Tak hanya itu, ada juga beberapa kelompok minoritas dari segi agama, lansia, LGBTQ, orang dengan HIV Aids (ODHA), pengungsi, tunawisma, perempuan, orang dengan disabilitas mental (ODDM), termasuk, pemilih pemula.

Atas kondisi ini, Komnas HAM meminta kepada Pemerintah dan KPU untuk memperhatikan kondisi tersebut.

"Pemerintah sebagai duty barrier pemilik kewajiban untuk memenuhi hak pilih warga negara menyediakan data, memastikan identitas penduduknya itu terpenuhi," kata dia. 

Dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM yang lain yakni Saurlin Siagian mengatakan, aparat penegak hukum (APH) juga memiliki potensi melanggar HAM. 

Terutama, jika ditemukan adanya tindakan gangguan dalam konteks mengganggu plihan masyarakat.

"Satu lagi pelanggaran HAM yang sifatnya memang tindakan langsung. Bukan pembiaran, melakukan, nah itu bisa jadi dalam konteks mengganggu pilihan-pilihan," tukas dia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, golongan LGBT menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami politisasi pada momen Pemilu. 

Tak hanya itu, Komnas HAM juga menilai, kelompok LGBT menjadi rentan dilecehkan saat mendatangi tempat pemilihan suara (TPS).