Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari atau Tobas menantang relawan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo untuk beradu ide dan gagasan.

Hal itu terkait langkah relawan Ganjar yang melaporkan Anies ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).

"Dalam kontestasi Pemilu kita harus membiasakan diri beradu gagasan, beradu ide dan pendapat," kata Tobas di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Tobas menilai pelaporan terhadap Anies itu merupakan bentuk ketidaksiapan adu ide dan gagasan dalam kontestasi politik.

"Jadi saya melihat laporan ini menunjukkan ketidaksiapan kita untuk kita mengedepankan ide dan gagasan dalam kontestasi politik Pemilu," ujarnya.

Menurutnya, seharusnya perbedaan pandangan ditanggapi dengan pendapat lain untuk diadu.

Baca juga: Bicara Soal Politik Praktis, Mahfud MD Singgung Partai Nasdem

"Oleh karena itu ini harus jadi pembelajaran kita semua, agar hal-hal seperti ini agar tidak terus menerus dilakukan, karena justru membuat pendidikan politik kita menjadi tidak maju-maju," ucap Tobas.

Adapun Mabes Polri menolak laporan dari relawan Ganjar Pranowo bernama Ganjar Pranowo (GP) Centre saat mendampingi seorang masyarakat bernama Harris Mutaqqin terhadap Anies Baswedan.

Laporan tersebut terkait pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan infrastruktur jalan era Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita tadi sudah berdiskusi panjang dengan penyidik, bahwa hari ini kami ada progres dari pengaduan dugaan Anies Baswedan melakukan pembohongan publik," kata Ketua Harian DPP GP Centre, Thomas Djunianto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Meski begitu, laporan tersebut belum diterima oleh pihak kepolisian lantaran masih kekurangan bukti.

"iya belum ada (surat laporan) karena datanya belum cukup pointnya," ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal DPP GP Centre, Bima Muttaqa mengatakan laporan ini dibuat bukan untuk menjegal Anies yang diusung oleh Koalisi Perubahan tersebut.

"Bahwa, maksud tujuan kita disini bukan untuk menyerang Anies atau menjegal Anies untuk menjadi Presiden. Tapi kami disini, mendampingi kawan kita bertujuan untuk menegakkan hukum," jelasnya.

Bima mengatakan pernyataan Anies soal hal tersebut dinilai telah membuat kisruh khususnya di media sosial hingga terjadinya perpecahan antar relawan.

"Artinya gini, masyarakat kalau menurut saya ini menjadi pembohongan dan pembodohan juga karena data yang ditampilkan dan diucapkan itu tidak benar," ucapnya.

Lebih lanjut, GP Centre akan kembali lagi ke Mabes Polri untuk membuat laporan tersebut saat barang bukti sudah lengkap.

Sebelumnya bakal calon presiden (bacapres) dari koalisi perubahan, Anies Baswedan membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru dinilai sangat sedikit. Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang membawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies pun membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Bahkan, kata dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat," jelasnya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Anies menambahkan seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia.

"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," imbuhnya.