TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melantik pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Rabu (24/5/2023) di Aula Heritage Kemenko PMK.

Rotasi dan promosi jabatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenko PMK.

Muhadjir mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan target yang harus dicapai oleh Kemenko PMK dalam mempersiapkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Baca juga: Menko PMK: 2 Juni Cuti Bersama Hari Raya Waisak

Hal itu yang diimplementasikan melalui tiga program prioritas, yakni penurunan angka prevalensi stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Muhadjir menjelaskan bahwa waktu pencapaian tiga program prioritas tersebut berlangsung hingga akhir tahun 2024. Muhadjir meminta harus ada upaya percepatan dengan melakukan penyegaran organisasi melalui promosi dan rotasi para pejabat di setiap level.

“Itu artinya kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan agenda-agenda kita yang menjadi tanggung jawab di bawah koordinasi Kemenko PMK. Hanya satu tahun setengah. Apalagi ini adalah tahun politik, pasti banyak goncangan dan godaan yang suasananya akan lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Muhadjir.

Muhadjir berharap seleksi yang telah dilakukan oleh tim yang telah dipercayai betul-betul menetapkan pilihan-pilihan yang sesuai dengan pendekatan yang dijunjung tinggi dalam etika birokrasi, yaitu meritokratik.

Baca juga: Menko PMK: Komitmen Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Penduduk Sedang Diuji

“Ini saatnya saudara-saudara untuk menunjukkan kesaktian, menunjukkan kehebatan. Terutama bagaimana mentransfer pengalaman di luar untuk dibawa masuk ke Kemenko PMK dalam melakukan inovasi dan pembaruan,” tegas Muhadjir.

Muhadjir menegaskan apabila terdapat pergantian tidak perlu diisukan berbagai macam. Mekanisme seleksi yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada tim seleksi.

“Tidak ada yang namanya titipan, pokoknya disini harus bersih, tidak boleh ada praktik-praktik macam-macam. Ini akan saya cek nanti semua, akan saya tertibkan, saya sisir itu,” ungkap Muhadjir.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatan, antara lain R. Nunung Nuryartono sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Woro Srihastuti Sulistyaningrum sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Sorni Paskah Daeli sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan, serta R. Budiono Subambang sebagai Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman.