TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan pihaknya tetap mendukung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu terkait pernyataan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid yang berharap calon wakil presiden (cawapres) koalisi besar nantinya berasal dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Rencana pembentukan koalisi besar digadang-gadang akan menggabungkan KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Jazilul mengatakan PKB tetap pada keputusannya yakni mendorong Cak Imin maju di Pilpres sesuai mandat muktamar dan rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara.

"Cak Imin harga pasti dan kami tegak lurus pada mandat muktamar dan ijtima ulama yang memberikan perintah maju dalam Pilpres," kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).

Karenanya, dia menilai skema yang diungkapkan Nusron bagaikan mimpi di siang bolong.

"Skema Pak Nusron, itu hasil mimpi di siang bolong," ujar Jazilul.

Menurut Jazilul, KKIR telah bersepakat bahwa urusan capres dan cawapres adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Cak Imin.

"Urusan capres-cawapres itu keputusannya ada ditangan Pak Prabowo dan Gus Imin," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid mengakui masih ada perbedaan pandangan antara sesama anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

KIB sendiri beranggotakan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Nusron, perbedaan itu terletak pada arah koalisi besarnya apakah bergabung dengan PDIP atau membuat poros alternatif bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Baca juga: Deklarasi Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB Tunggu Ganjar dan Anies Umumkan Pendamping

"Golkar mengatakan untuk bangun koalisi bersama KKIR. Dengan narasi, kalau presiden dari KKIR maka wapresnya dari KIB," kata Nusron kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Nusron menegaskan apabila hal itu terwujud maka otomatis akan tercipta koalisi baru yang besar beranggotakan minimal 4 partai parlemen.

"Bahkan bisa nambah partai lain baik dari partai yang punya kursi di DPR atau non-parlemen," ujarnya.